 |
| Ir SR Mokodongan |
Manado, KM –
Jika saat ini media nasional ramai dengan pemberitaan soal adanya dugaan pemerasan oknum anggota DPR RI kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lain lagi yang terjadi di di Sulawesi Utara (Sulut).
Dimana sempat beredar kabar adanya oknum anggota DPRD yang meminta upeti dan mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Dinas terkait untuk melakukan kongkalingkong dalam sejumlah proyek. Namun kabar tersebut dibantah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov), Ir SR Mokodongan.
Dia menjelaskan, adanya dugaan pemerasan sejumlah perusahaan Negara di daerah itu tidak benar dan semua masih berjalan seperti biasa dan normatif.
“Itu tidak terjadi di Sulut. Selama ini berjalan normatif dan tidak ada anggota DPRD yang meminta-minta jatah seperti itu,”kata Mokodongan.
Dirinya juga membantah apabilah setelah penetapan oleh DPRD ada sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan Pemprov ke DPRD Sulut.
“Jadi sekali lagi, semua berjalan secara normative dan tidak ada pemberian kepada anggota DPRD Provinsi,”tandasnya.(onal)
Jika saat ini media nasional ramai dengan pemberitaan soal adanya dugaan pemerasan oknum anggota DPR RI kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lain lagi yang terjadi di di Sulawesi Utara (Sulut).
Dimana sempat beredar kabar adanya oknum anggota DPRD yang meminta upeti dan mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Dinas terkait untuk melakukan kongkalingkong dalam sejumlah proyek. Namun kabar tersebut dibantah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov), Ir SR Mokodongan.
Dia menjelaskan, adanya dugaan pemerasan sejumlah perusahaan Negara di daerah itu tidak benar dan semua masih berjalan seperti biasa dan normatif.
“Itu tidak terjadi di Sulut. Selama ini berjalan normatif dan tidak ada anggota DPRD yang meminta-minta jatah seperti itu,”kata Mokodongan.
Dirinya juga membantah apabilah setelah penetapan oleh DPRD ada sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan Pemprov ke DPRD Sulut.
“Jadi sekali lagi, semua berjalan secara normative dan tidak ada pemberian kepada anggota DPRD Provinsi,”tandasnya.(onal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar