Ratusan Proyek Pemprov di Minahasa Sarat Kepentingan
Kabupaten Pemekaran Merasa Tak Lagi Diperhatikan
Minahasa, KM-
Di penghujung akhir tahun ini, ratusan paket pekerjaan yang diduga dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut itu, secara tiba-tiba “menyerbu” wilayah padat penduduk di Kabupaten Minahasa. Kedatangan ratusan proyek di tanah Toar Lumimuut terbilang aneh dan mengejutkan masyarakat Minahasa.
Banyak yang menduga, alokasi sejumlah proyek perbaikan infrastruktur yang sedang dikerjakan, disinyalir sarat kepentingan politik. Apalagi proyek tersebut hadir jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 12 Desember mendatang. Lepas dari itu, Pemprov Sulut juga dinilai telah melakukan ketimpangan dan diskriminasi anggaran.
Dimana pembangunan jadi tidak merata, karena skala priopritas sudah hilang dan sengaja dihilangkan demi kepentingan politik di satu daerah. Memang disadari, pertarungan politik di tanah Minahasa, merupakan harga diri. Harga diri antara dua putra mahkota, yakni Ivan Sarundajang (Ivansa) dan Careig N Runtu (CNR). Kedua anak kesayangan Bupati Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dan Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang (SHS) ini, dipastikan akan bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Minahasa.
Memang saat ini, dengan jabatan Bupati, SVR tidak bisa berbuat banyak. Apalagi yang dihadapi adalah SHS, sang penguasa 15 Kabupaten Kota di Sulut. Jabatan Gubernur yang melekat dipundak SHS, memiliki kewenangan mengambil kebijakan untuk menentukan segala sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari Kabupaten atau Kota.
Misalnya proyek-proyek Pemprov Sulut yang masuk di Minahasa.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengakui kalau proyek-proyek tersebut tidak diketahui. Artinya proyek tersebut tidak ada koordinasi dengan Dinas dan Pemkab setempat. SVR sepertinya “kebakaran jenggot” dengan sikap SHS ini. Namun apa mau dikata, ujung-ujungnya dari proyek tersebut adalah untuk kesejahteraan rakyat. Siapa yang diuntung, tentu jawabannya adalah rakyat Minahasa juga pelaksana proyek itu sendiri.
Rakyat Minahasa memang rindu akan perubahan termasuk pembangunan. Namun apa yang dilakukan Pemprov Sulut, 10 tahun sekali ini dinilai sangat tidak etis dalam melaksanakan pembangunan dan ada diskriminasi pembangunan. Willian Luntungan, aktifis Pemuda di Minahasa Utara ini menilai, sebagai bagian dari warga Sulut, pihaknya melihat ada kepentingan yang ujung-ujungnya mengorbankan pemerataan pembanguan di daerah secara keseluruhan.
“Saya sebagai warga Sulut menilai ada sebuah kepentingan yang ujung-ujungnya itu adalah mengorbankan pemerataan pembangunan di Sulut,”ucapnya.
Dikatakannya, Kabupaten Minahasa bukan Kabupaten yang harus dianakemaskan. Apalagi kata dia, itu semua dikarenakan adanya muatan-muatan politik jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
“Seharusnya Pemprov Sulut melihat skala prioritas dimana masih banyak Kabupaten/Kota yang jarang terjamah oleh Pemprov Sulut,”tandasnya.
Sementara itu, sejumlah aktifis Bolmong Raya mengaku kecewa dengan sikap Pemprov Sulut yang seakan-akan lupa dengan Bolmong Raya yang banyak dengan daerah pemekaran. Ketua GP Ansor Boltim, Chandra Modeong menilai mengatakan, proyek diakhir tahun dengan jumlah ratusan paket di Minahasa itu sangat tidak wajar.
“Sungguh sangat tidak wajar. Kenapa di Bolmong Raya tidak ada paket proyek sebanyak itu. Padahal banyak daerah di Bolmong Raya yang baru dimekarkan dan butuh pembangunan. Apakah Bolmong Raya tidak masuk dalam peta Provinsi Sulawesi Utara? Jangan kepentingan politik kemudian mengorbankan Kabupaten Kota lain. Saya menilai SHS sebagai Gubernur sudah mulai tidak adil,”ujarnya.
Aktifis Bolmong Raya lainnya, Medy Makalunsenge menuturkan, Boltim dalam melanjutkan program pembangunan kurang dapat perhatian dari Pemprov. Bahkan untuk mendapatkan dana, Pemkab harus terjun langsung ke pemerintah pusat.
“Boltim saja dapat anggaran dari pusat dan itu bukan perjuangan Provinsi. Ini sungguh sangat aneh. Dan saya menilai ini namanya ketimpangan dan diskriminasi anggaran, sudah tidak wajar kalau seperti ini. Saya berharap, BPK RI tidak tutup mata dengan kondisi di Pemprov seperti ini,”tegasnya.
Menurut Fenny Parengkuan warga Pineleng Kabupaten Minahasa menuturkan, seharusnya pemimpin di Pemprov dan Pemkab itu tahu diri dan malu dengan sikap mereka. Apalagi proyek diduga ada kaitannya dengan calon dari kedua anak mereka.
“Jadi kalau tidak ada CNR dan Ivansa ba calon, berarti tidak ada proyek ini, kira-kira seperti itulah kata kasarnya. Dan ini sangat munafik, rakyat diajarkan hal-hal kotor oleh kedua pemimpin kita. Dan kalau ini untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak dari dulu Pemprov dan Pemkab bekerja? Kenapa baru sekarang dilakukan. Ini namanya penipuan kepada rakyat. Dan rakyat itu tidak bisa dibohongi,”tandasnya.
Seperti diketahui, sejumlah proyek Provinsi dan Pemkab Minahasa berupa perbaikan infrastruktur dilakukan untuk merebut hati masyarakat secara bersamaan di satu Kecamatan yang ada di Langowan dan Kecamtan Pineleng yakni di Desa Sea. Manuver politik baik SHS dan SVR, tampaknya sedang berlomba mengambil hati rakyat Minahasa dengan bujukkan proyek. Sayangnya apa yang dilakukan kedua pemimpin ini, terbilang suatu pembelajaran pembohongan kepada masyarakat. Dengan berdalih bantuan, rakyat dibohongi. Padahal, rakyat juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas termasuk infrastruktur jalan dari pemerintah atas pajak yang diberikan selam bertahun-tahun.(nando/onal)
Kabupaten Pemekaran Merasa Tak Lagi Diperhatikan
Minahasa, KM-
Di penghujung akhir tahun ini, ratusan paket pekerjaan yang diduga dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut itu, secara tiba-tiba “menyerbu” wilayah padat penduduk di Kabupaten Minahasa. Kedatangan ratusan proyek di tanah Toar Lumimuut terbilang aneh dan mengejutkan masyarakat Minahasa.
Banyak yang menduga, alokasi sejumlah proyek perbaikan infrastruktur yang sedang dikerjakan, disinyalir sarat kepentingan politik. Apalagi proyek tersebut hadir jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 12 Desember mendatang. Lepas dari itu, Pemprov Sulut juga dinilai telah melakukan ketimpangan dan diskriminasi anggaran.
Dimana pembangunan jadi tidak merata, karena skala priopritas sudah hilang dan sengaja dihilangkan demi kepentingan politik di satu daerah. Memang disadari, pertarungan politik di tanah Minahasa, merupakan harga diri. Harga diri antara dua putra mahkota, yakni Ivan Sarundajang (Ivansa) dan Careig N Runtu (CNR). Kedua anak kesayangan Bupati Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dan Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang (SHS) ini, dipastikan akan bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Minahasa.
Memang saat ini, dengan jabatan Bupati, SVR tidak bisa berbuat banyak. Apalagi yang dihadapi adalah SHS, sang penguasa 15 Kabupaten Kota di Sulut. Jabatan Gubernur yang melekat dipundak SHS, memiliki kewenangan mengambil kebijakan untuk menentukan segala sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari Kabupaten atau Kota.
Misalnya proyek-proyek Pemprov Sulut yang masuk di Minahasa.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengakui kalau proyek-proyek tersebut tidak diketahui. Artinya proyek tersebut tidak ada koordinasi dengan Dinas dan Pemkab setempat. SVR sepertinya “kebakaran jenggot” dengan sikap SHS ini. Namun apa mau dikata, ujung-ujungnya dari proyek tersebut adalah untuk kesejahteraan rakyat. Siapa yang diuntung, tentu jawabannya adalah rakyat Minahasa juga pelaksana proyek itu sendiri.
Rakyat Minahasa memang rindu akan perubahan termasuk pembangunan. Namun apa yang dilakukan Pemprov Sulut, 10 tahun sekali ini dinilai sangat tidak etis dalam melaksanakan pembangunan dan ada diskriminasi pembangunan. Willian Luntungan, aktifis Pemuda di Minahasa Utara ini menilai, sebagai bagian dari warga Sulut, pihaknya melihat ada kepentingan yang ujung-ujungnya mengorbankan pemerataan pembanguan di daerah secara keseluruhan.
“Saya sebagai warga Sulut menilai ada sebuah kepentingan yang ujung-ujungnya itu adalah mengorbankan pemerataan pembangunan di Sulut,”ucapnya.
Dikatakannya, Kabupaten Minahasa bukan Kabupaten yang harus dianakemaskan. Apalagi kata dia, itu semua dikarenakan adanya muatan-muatan politik jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
“Seharusnya Pemprov Sulut melihat skala prioritas dimana masih banyak Kabupaten/Kota yang jarang terjamah oleh Pemprov Sulut,”tandasnya.
Sementara itu, sejumlah aktifis Bolmong Raya mengaku kecewa dengan sikap Pemprov Sulut yang seakan-akan lupa dengan Bolmong Raya yang banyak dengan daerah pemekaran. Ketua GP Ansor Boltim, Chandra Modeong menilai mengatakan, proyek diakhir tahun dengan jumlah ratusan paket di Minahasa itu sangat tidak wajar.
“Sungguh sangat tidak wajar. Kenapa di Bolmong Raya tidak ada paket proyek sebanyak itu. Padahal banyak daerah di Bolmong Raya yang baru dimekarkan dan butuh pembangunan. Apakah Bolmong Raya tidak masuk dalam peta Provinsi Sulawesi Utara? Jangan kepentingan politik kemudian mengorbankan Kabupaten Kota lain. Saya menilai SHS sebagai Gubernur sudah mulai tidak adil,”ujarnya.
Aktifis Bolmong Raya lainnya, Medy Makalunsenge menuturkan, Boltim dalam melanjutkan program pembangunan kurang dapat perhatian dari Pemprov. Bahkan untuk mendapatkan dana, Pemkab harus terjun langsung ke pemerintah pusat.
“Boltim saja dapat anggaran dari pusat dan itu bukan perjuangan Provinsi. Ini sungguh sangat aneh. Dan saya menilai ini namanya ketimpangan dan diskriminasi anggaran, sudah tidak wajar kalau seperti ini. Saya berharap, BPK RI tidak tutup mata dengan kondisi di Pemprov seperti ini,”tegasnya.
Menurut Fenny Parengkuan warga Pineleng Kabupaten Minahasa menuturkan, seharusnya pemimpin di Pemprov dan Pemkab itu tahu diri dan malu dengan sikap mereka. Apalagi proyek diduga ada kaitannya dengan calon dari kedua anak mereka.
“Jadi kalau tidak ada CNR dan Ivansa ba calon, berarti tidak ada proyek ini, kira-kira seperti itulah kata kasarnya. Dan ini sangat munafik, rakyat diajarkan hal-hal kotor oleh kedua pemimpin kita. Dan kalau ini untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak dari dulu Pemprov dan Pemkab bekerja? Kenapa baru sekarang dilakukan. Ini namanya penipuan kepada rakyat. Dan rakyat itu tidak bisa dibohongi,”tandasnya.
Seperti diketahui, sejumlah proyek Provinsi dan Pemkab Minahasa berupa perbaikan infrastruktur dilakukan untuk merebut hati masyarakat secara bersamaan di satu Kecamatan yang ada di Langowan dan Kecamtan Pineleng yakni di Desa Sea. Manuver politik baik SHS dan SVR, tampaknya sedang berlomba mengambil hati rakyat Minahasa dengan bujukkan proyek. Sayangnya apa yang dilakukan kedua pemimpin ini, terbilang suatu pembelajaran pembohongan kepada masyarakat. Dengan berdalih bantuan, rakyat dibohongi. Padahal, rakyat juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas termasuk infrastruktur jalan dari pemerintah atas pajak yang diberikan selam bertahun-tahun.(nando/onal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar