 |
| Jeffry Th Pay |
5 Daerah Disetujui Pemekaran
Langowan, KM
DPR RI bersama pemerintah akhirnya mengabulkan 5 dari 19 calon daerah otonomi baru. Persetujuan dilakukan setelah proses kajian DPR RI, DPD dan Pemerintah bahwa 5 daerah tersebut memenuhi syarat.
Sementara usulan Kota Langowan yang sudah lama diajukan ternyata tak masuk daftar, sehingga Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa dinilai mela-kukan pembohongan terhadap rakyat Langowan.
Menyusul ketahuan, ternyata baik Pemprov Sulut maupun Pemkab Minahasa belum juga melengkapi persyaratan admi-nistrasi sebagaimana diminta, tapi malah melontarkan alasan adanya moratorium pemekaran daerah.
Ketua Panitia Pembentukan Kota Langowan (P2KL) Jeffry Th Pay, Selasa (23/10), mengatakan, dengan disetujuinya kelima daerah otonomi baru itu, terang benderanglah kalau Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa selama ini melakukan pemboho-ngan publik.
Sebagaimana diketahui, lima calon daerah otonomi yang sudah disetujui, adalah, Propinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua), Manokwari Selatan (Papua), dan Kabupaten Pesisir Barat (Lampung).
Menurut Jeffry Pay, dari dulu sangat kentara pemerintah daerah ini tidak punya political will untuk memekarkan Langowan menjadi kota otonom.
Bahkan bukan hanya Langowan, tapi juga Minahasa Tengah dan Minahasa Barat tak lebih dari hanya janji-janji kosong belaka.
Menurut Pay, Sulut dan Minahasa seakan-akan budel peninggalan dinasti Sarundajang dan Runtu. Padahal pada iven-iven politik, Sinyo H Sarundajang dan Stevanus Vrekee Runtuk kerap menjadikan pemekaran Kota Langowan sebagai bahan kampanyenya. “Yang lebih memiriskan, keduanya tidak sungkan-sungkan mengumbar janji politik di gereja untuk menjadikan Langowan sebagai kota otonom,” tandas Pay.
Lanjut dikatakan, demikian keduanya bukan saja berbohong di hadapan masyarakat dan jemaat, terlebih telah berbohong di hadapan Tuhan.
“Saya yakin Tuhan mencatat kebohongan mereka. Dan ketika dalam pemilukada di Minahasa sekarang ini, apakah mereka masih mau membohongi rakyat, hanya karena mereka sedang mempraktekkan politik dinasti?,” tutur Jeffry Pay mempertanyakan.(tim km)
Langowan, KM
DPR RI bersama pemerintah akhirnya mengabulkan 5 dari 19 calon daerah otonomi baru. Persetujuan dilakukan setelah proses kajian DPR RI, DPD dan Pemerintah bahwa 5 daerah tersebut memenuhi syarat.
Sementara usulan Kota Langowan yang sudah lama diajukan ternyata tak masuk daftar, sehingga Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa dinilai mela-kukan pembohongan terhadap rakyat Langowan.
Menyusul ketahuan, ternyata baik Pemprov Sulut maupun Pemkab Minahasa belum juga melengkapi persyaratan admi-nistrasi sebagaimana diminta, tapi malah melontarkan alasan adanya moratorium pemekaran daerah.
Ketua Panitia Pembentukan Kota Langowan (P2KL) Jeffry Th Pay, Selasa (23/10), mengatakan, dengan disetujuinya kelima daerah otonomi baru itu, terang benderanglah kalau Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa selama ini melakukan pemboho-ngan publik.
Sebagaimana diketahui, lima calon daerah otonomi yang sudah disetujui, adalah, Propinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua), Manokwari Selatan (Papua), dan Kabupaten Pesisir Barat (Lampung).
Menurut Jeffry Pay, dari dulu sangat kentara pemerintah daerah ini tidak punya political will untuk memekarkan Langowan menjadi kota otonom.
Bahkan bukan hanya Langowan, tapi juga Minahasa Tengah dan Minahasa Barat tak lebih dari hanya janji-janji kosong belaka.
Menurut Pay, Sulut dan Minahasa seakan-akan budel peninggalan dinasti Sarundajang dan Runtu. Padahal pada iven-iven politik, Sinyo H Sarundajang dan Stevanus Vrekee Runtuk kerap menjadikan pemekaran Kota Langowan sebagai bahan kampanyenya. “Yang lebih memiriskan, keduanya tidak sungkan-sungkan mengumbar janji politik di gereja untuk menjadikan Langowan sebagai kota otonom,” tandas Pay.
Lanjut dikatakan, demikian keduanya bukan saja berbohong di hadapan masyarakat dan jemaat, terlebih telah berbohong di hadapan Tuhan.
“Saya yakin Tuhan mencatat kebohongan mereka. Dan ketika dalam pemilukada di Minahasa sekarang ini, apakah mereka masih mau membohongi rakyat, hanya karena mereka sedang mempraktekkan politik dinasti?,” tutur Jeffry Pay mempertanyakan.(tim km)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar