Tak Akomodir Permohonan Kaum Buruh
Bitung,KM-
Bitung,KM-
Berbagai persoalan kritis menyangkut ketenagakerjaan dan
kesejahteraan para pekerja kasar (buruh) yang bekerja di berbagai perusahaan di
Kota Bitung, mulai terangkat di permukaan. Seperti tidak adanya Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek), yang akan menjamin para pekerja dan keluarga. Untuk
menuntut hak para buruh, dalam waktu dekat akan ada demo besar-besaran yang
melibatkan ribuan burh di kota serba dimensi itu.
Hal ini dikatakan, Ketua Aliansi buruh/pekerja bersatu Kota
Bitung, Hansye Mutahang, Selasa (23/10).
“Kami mendesak dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kota
Bitung, segera merevisi kepengurusan tripartit kota Bitung, sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, kami beri waktu sampai hari
kamis tanggal 25 oktober ini, kalau tidak, kami minta Kadis Naker mengundurkan
diri saja,”Ujar Mutahang.
Senada dengan Mutahang, Sekretaris alisansi, Rusdiayanto
Makahinda menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung segera membentuk, dewan
pengupahan selambat-lambatnya, pertengahan bulan November.
“Kami juga meminta Pemerintah Kota Bitung, agar segera
mengakomodir permintaan kaum buruh, untuk menghentikan praktek outshoursing
untuk pekerja dan menindaki sesuai aturan,”Ujar Makahinda.
Baik Mutahang maupun Makahinda menambahkan, siap turunkan
ribuan pekerja yang ada di Kota Bitung untuk melaksanakan demonstrasi terhadap
pembiaran yang dilakukan pemerintah Kota Bitung.
Ketua Komisi A DPRD Bitung, bidang pemerintahan dan kesra,
Viktor Tatanude SH, saat dimintai tanggapannya mengatakan, pemerintah
seharusnya tidak bertahan pada prisip yang salah.
“Hasil kunjungan kerja saya di Bali, Lembaga tripartit di
kota Denpasar secara efektif, bahkan penerapannya tetap dalam pengawasan pihak
legislatif, ini patut di contohi, sehingga sinergitas pemerintah, pekerja dan
pengusaha tetap terjaga,”ujar Tatanude melalui ponselnya.(yappiletto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar