.jpg) |
| Sinyo Harry Sarundajang |
Jakarta, KM -
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mencatat, ada 57 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat politik dinasti. Tahun depan, Mendagri berjanji akan membeberkan politik dinasti para kepala daerah tersebut. Sulawesi Utara sendiri dikabarkan masuk bidikan dari Kemendagri.
"Kami punya data 57 kepala daerah melakukan politik dinasti, awal tahun akan kami sampaikan," kata Mendagri. Oleh karena itu, Kemendagri berupaya mengatur pembatasan syarat terhadap jabatan kepala daerah guna menghindari praktik dinasti dalam pemerintahan daerah tersebut. Mendagri menjelaskan, konsep larangan kerabat dan keluarga petahana dalam pilkada tersebut dilakukan dengan jeda satu periode masa jabatan si petahana atau lima tahun.
"Ada larangan (ikatan kekeluargaan) satu garis ke bawah, ke samping dan ke atas. Setidaknya itu harus ada jeda lima tahun atau satu periode," tambahnya.
Terkait dengan kritik pelanggaran hak asasi dan konstitusi, Gamawan mengatakan peraturan larangan tersebut dilakukan atas dasar kepatutan atau etika. "Sebenarnya Undang-Undang Dasar tidak melarang seperti pasal 27, tetapi ada prinsip pembatasan pada pasal 28 junto ayat 2. Pembatasan itu dibolehkan undang-undang untuk dilakukan. Jadi sebetulnya bukan pelarangan, tetapi pembatasan," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, politik dinasti terjadi di sejumlah daerah, antara lain: Provinsi Lampung, yang Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan juga Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati.
Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Syahrul Yasin Limpo memiliki adik yang menjabat sebagai Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Selain itu juga Bupati Barru, Andi Idris Syukur merupakan anak mantan Bupati Barru, Wakil Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang adalah istri mantan bupati Tana Toraja, serta Wakil Bupati Takalar, Natsir Ibrahim merupakan anak mantan bupati Takalar.
Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sinyo Harry Sarundajang memiliki anak yang menjadi Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, serta satu anaknya yang kini duduk di DPR RI Vanda Sarundajang, serta dua anak lagi yang kini mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD Fabian Sarundajang dan Eva Sarundajang sebagai calon anggota DPRD. Sedangkan Wakil Wali Kota Manado Harley Alfredo Benfica merupakan anak Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut.
Di Sumatera Barat, Bupati Padang Lawas Utara, Bachrum Harahap mempunyai anak yang menjadi Walikota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap. Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola Zulkifli adalah anak dari mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.
Sumatera Selatan, Wakil Walikota Pagar Alam, Novirzah Djazuli merupakan anak kandung dari mantan Walikota Pagar Alam Djazuli Kuris. Di Jawa Barat, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin merupakan menantu mantan bupati Bekasi, Bupati Indramayu, Anna Sophanah adalah istri mantan bupati Indramayu, serta Walikota Cimahi, Ati Suharti merupakan istri mantan wali kota Cimahi.
Di Jawa Tengah, Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti merupakan istri mantan bupati Kendal, serta Bupati Klaten, Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten. Di Yogyakarta ada Bupati Bantul, Sri Suryawidati yang suaminya pernah menjabat sebagai bupati Bantul.
Di Jawa Timur, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana merupakan istri mantan bupati Probolinggo dan Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno adalah istri mantan Bupati Kediri. Selain itu juga ada Bupati Bangkalan, Mohammad Makmun Ibnu Fuad yang merupakan anak mantan Bupati Bangkalan.
Nusa Tenggara Barat, Gubernur Zainul Majdi memiliki kakak yang menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur, Syamsul Lutfi. Bahkan, Kota Bima dipimpin oleh sepasang kakak-adik, yaitu Qurais H. Abidin (Wali kota) dan A. Rahman H. Abdin (Wakil Walikota).
Di Kalimantan Tengah, Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi adalah menantu Bupati Seruyan Darwan Ali. Di Kalimantan Timur ada Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari yang merupakan anak mantan bupati di daerah tersebut.
Sementara Maluku, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua merupakan kakak dari mantan Bupati Maluku Tengah.
Yang menjadi sorotan saat ini adalah dinasti politik di Provinsi Banten, di mana Gubernur Ratu Atut Chosiyah memiliki ibu tiri sebagai Wakil Bupati Pandeglang Heryani, adik kandungnya sebagai Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, adik iparnya sebagai Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, serta adik tirinya sebagai Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman.
Selain itu juga Bupati Tangerang terpilih Ahmed Zaki Iskandar merupakan anak mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Frederik Kaparang,Sip, pengamat politik pemerintahan Sulut menyebut, untuk membatasi dan menghentikan praktik politik dinasti pemerintah harus membuat aturanya. Antara lain pembatasan masa pencalonan keluarga kepala daerah satu periode.
Selain itu kata dia, persyaratan calon kepala daerah, termasuk legislatif, harus diperketat, menyangkut SDM, pendidikan dan integritas calon. Sehingga ketika mereka duduk sebagai kepala daerah dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Memang selama ini tidak ada aturan tentang politik dinasti. Tetapi ini menyangkut masalah etika dan ancaman terbukanya peluang KKN (kolusi, korupsi, nepotisme)," tuturnya.
Dia menilai praktik politik dinasti membahayakan roda pemerintahan, karena akan membuka peluang KKN dan terbentuknya rezim. "Sebenarnya hal ini tidak dapat disalahkan, karena tidak ada aturan. Apalagi kepala daerah terpilih melalui proses demokrasi pemilu kada langsung," ucapnya. (ant/tim km)
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mencatat, ada 57 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat politik dinasti. Tahun depan, Mendagri berjanji akan membeberkan politik dinasti para kepala daerah tersebut. Sulawesi Utara sendiri dikabarkan masuk bidikan dari Kemendagri.
"Kami punya data 57 kepala daerah melakukan politik dinasti, awal tahun akan kami sampaikan," kata Mendagri. Oleh karena itu, Kemendagri berupaya mengatur pembatasan syarat terhadap jabatan kepala daerah guna menghindari praktik dinasti dalam pemerintahan daerah tersebut. Mendagri menjelaskan, konsep larangan kerabat dan keluarga petahana dalam pilkada tersebut dilakukan dengan jeda satu periode masa jabatan si petahana atau lima tahun.
"Ada larangan (ikatan kekeluargaan) satu garis ke bawah, ke samping dan ke atas. Setidaknya itu harus ada jeda lima tahun atau satu periode," tambahnya.
Terkait dengan kritik pelanggaran hak asasi dan konstitusi, Gamawan mengatakan peraturan larangan tersebut dilakukan atas dasar kepatutan atau etika. "Sebenarnya Undang-Undang Dasar tidak melarang seperti pasal 27, tetapi ada prinsip pembatasan pada pasal 28 junto ayat 2. Pembatasan itu dibolehkan undang-undang untuk dilakukan. Jadi sebetulnya bukan pelarangan, tetapi pembatasan," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, politik dinasti terjadi di sejumlah daerah, antara lain: Provinsi Lampung, yang Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan juga Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati.
Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Syahrul Yasin Limpo memiliki adik yang menjabat sebagai Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Selain itu juga Bupati Barru, Andi Idris Syukur merupakan anak mantan Bupati Barru, Wakil Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang adalah istri mantan bupati Tana Toraja, serta Wakil Bupati Takalar, Natsir Ibrahim merupakan anak mantan bupati Takalar.
Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sinyo Harry Sarundajang memiliki anak yang menjadi Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, serta satu anaknya yang kini duduk di DPR RI Vanda Sarundajang, serta dua anak lagi yang kini mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD Fabian Sarundajang dan Eva Sarundajang sebagai calon anggota DPRD. Sedangkan Wakil Wali Kota Manado Harley Alfredo Benfica merupakan anak Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut.
Di Sumatera Barat, Bupati Padang Lawas Utara, Bachrum Harahap mempunyai anak yang menjadi Walikota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap. Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola Zulkifli adalah anak dari mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.
Sumatera Selatan, Wakil Walikota Pagar Alam, Novirzah Djazuli merupakan anak kandung dari mantan Walikota Pagar Alam Djazuli Kuris. Di Jawa Barat, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin merupakan menantu mantan bupati Bekasi, Bupati Indramayu, Anna Sophanah adalah istri mantan bupati Indramayu, serta Walikota Cimahi, Ati Suharti merupakan istri mantan wali kota Cimahi.
Di Jawa Tengah, Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti merupakan istri mantan bupati Kendal, serta Bupati Klaten, Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten. Di Yogyakarta ada Bupati Bantul, Sri Suryawidati yang suaminya pernah menjabat sebagai bupati Bantul.
Di Jawa Timur, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana merupakan istri mantan bupati Probolinggo dan Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno adalah istri mantan Bupati Kediri. Selain itu juga ada Bupati Bangkalan, Mohammad Makmun Ibnu Fuad yang merupakan anak mantan Bupati Bangkalan.
Nusa Tenggara Barat, Gubernur Zainul Majdi memiliki kakak yang menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur, Syamsul Lutfi. Bahkan, Kota Bima dipimpin oleh sepasang kakak-adik, yaitu Qurais H. Abidin (Wali kota) dan A. Rahman H. Abdin (Wakil Walikota).
Di Kalimantan Tengah, Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi adalah menantu Bupati Seruyan Darwan Ali. Di Kalimantan Timur ada Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari yang merupakan anak mantan bupati di daerah tersebut.
Sementara Maluku, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua merupakan kakak dari mantan Bupati Maluku Tengah.
Yang menjadi sorotan saat ini adalah dinasti politik di Provinsi Banten, di mana Gubernur Ratu Atut Chosiyah memiliki ibu tiri sebagai Wakil Bupati Pandeglang Heryani, adik kandungnya sebagai Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, adik iparnya sebagai Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, serta adik tirinya sebagai Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman.
Selain itu juga Bupati Tangerang terpilih Ahmed Zaki Iskandar merupakan anak mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Frederik Kaparang,Sip, pengamat politik pemerintahan Sulut menyebut, untuk membatasi dan menghentikan praktik politik dinasti pemerintah harus membuat aturanya. Antara lain pembatasan masa pencalonan keluarga kepala daerah satu periode.
Selain itu kata dia, persyaratan calon kepala daerah, termasuk legislatif, harus diperketat, menyangkut SDM, pendidikan dan integritas calon. Sehingga ketika mereka duduk sebagai kepala daerah dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Memang selama ini tidak ada aturan tentang politik dinasti. Tetapi ini menyangkut masalah etika dan ancaman terbukanya peluang KKN (kolusi, korupsi, nepotisme)," tuturnya.
Dia menilai praktik politik dinasti membahayakan roda pemerintahan, karena akan membuka peluang KKN dan terbentuknya rezim. "Sebenarnya hal ini tidak dapat disalahkan, karena tidak ada aturan. Apalagi kepala daerah terpilih melalui proses demokrasi pemilu kada langsung," ucapnya. (ant/tim km)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar