Paket Banderol 2 Miliar
Dr Jerry Massie Ph.D |
Manado, KM –
Dugaan korup kembali tercium pada proyek fisik sarana air bersih tahun anggaran 2011 di Kampung Apelawo Kabupaten Sitaro.
Paket proyek banderol Rp 2 miliar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sitaro yang dikelola CV Anugerah dilanjutkan CV Jayanegara dinilai terjadi dugaan korupsi anggaran.
"Proyek itu jelas-jelas merugikan keuangan Negara itu dilakukan para white collar crime atau para intellectual corruption. Dugaan kasus penyimpangan proyek ini harus diungkap kepolisian," tandas Ketua DPD Sulut PAMI (Pelopor Angkatan Muda Indonesia), Dr Jerry Massie Ph.D kepada wartawan di Manado, Kamis (31/10). Menurutnya, indikasi penyimpangan nampak jelas dari fisik proyek yang tidak tuntas di lapangan. Diduga terjadi penyimpangan bahan material saat pengerjaan proyek, serta pada volume pekerjaan.
“Jadi selain fisik proyek yang tidak tuntas, penggunaan material juga terindikasi menyimpang. Oleh karena itu, kami mendesak pekerjaan proyek diperiksa penegak hukum,” cetus Massie.
Terkait kasus proyek, Kepala BPBD Kabupaten Sitaro, Ellyeser Posumah ST hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini.(vanny)
Dugaan korup kembali tercium pada proyek fisik sarana air bersih tahun anggaran 2011 di Kampung Apelawo Kabupaten Sitaro.
Paket proyek banderol Rp 2 miliar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sitaro yang dikelola CV Anugerah dilanjutkan CV Jayanegara dinilai terjadi dugaan korupsi anggaran.
"Proyek itu jelas-jelas merugikan keuangan Negara itu dilakukan para white collar crime atau para intellectual corruption. Dugaan kasus penyimpangan proyek ini harus diungkap kepolisian," tandas Ketua DPD Sulut PAMI (Pelopor Angkatan Muda Indonesia), Dr Jerry Massie Ph.D kepada wartawan di Manado, Kamis (31/10). Menurutnya, indikasi penyimpangan nampak jelas dari fisik proyek yang tidak tuntas di lapangan. Diduga terjadi penyimpangan bahan material saat pengerjaan proyek, serta pada volume pekerjaan.
“Jadi selain fisik proyek yang tidak tuntas, penggunaan material juga terindikasi menyimpang. Oleh karena itu, kami mendesak pekerjaan proyek diperiksa penegak hukum,” cetus Massie.
Terkait kasus proyek, Kepala BPBD Kabupaten Sitaro, Ellyeser Posumah ST hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini.(vanny)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar