 |
| DR Arnold Poli SH MAP |
Arnold Diminta tak Ciptakan Kontroversi
Tomohon, KM –
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon kembali memperingatkan Sekretaris Daerah Kota Tomohon (Sekdakot) Tomohon agar tidak lagi memberikan statemen-stetemen kontroversial ke publik terkait dengan sistem pemerintahan Kota Tomohon yang sifatnya bukan menjadi kewenangan tugas pokok dan fungsi selaku kepala adminstrasi.
Bukan cuma Sekdakot juga di minta membatasi sejumlah polimik ke publik terkait juga menyangkut kebijakan pemerintah yang sifatnya politis yang merupakan wewenang dari Walikota selaku jabatan publik dan politis. Hal ini yang perlu di ingatkan kepada Sekdakot Tomohon DR Arnold Poli SH MAP.
Ketua DPRD Kota Tomohon Andy R Sengkey SE dari Partai Golkar didampingi Ketua Komisi A Drs Paulus Sembel yang di ketahui dari fraksi PDIP, dan Jeffry Montolalu dari fraksi Golkar mengungkapkan sejumlah kejanggalan terkait opini publik yang di lontarkan oleh Sekdakot Tomohon yang dari kacamata Dekot Tomohon terlalu kontroversial dengan kewenangan Walikota.
Ketua Dekot mengatakan, sebaiknya Sekdakot Tomohon membatasi diri beropini ke publik soal sejumlah statemen kontroversial yang bukan menjadi kewenangannya.
“Arnold sebaiknya tidak beropini jika tidak ditugaskan Walikota selaku user pemerintahan Kota Tomohon. Ada banyak pernyataan politis yang diajukan Sekot yang seharusnya diungkapkan Walikota, tapi buruh-buruh dilontarkan Sekdakot,” ungkap Sengkey.
Menurutnya, hal yang perlu dikoreksi dari diri Arnold Poli selaku Kepala Pengelola Administrasi membatasi pada tupoksinya, dan tidak terlalu berandai atau beropini.
Menurut Ketua Komisi A Drs Paulus Sembel, memang tidak ada larangan Sekda memberikan tanggapan ke publik, tapi alangkah baiknya kewenangan. Tapi apakah kewenangan itu merupakan tugas wewenang Sekdakot atau tidak.
“Jika dinilai politik dan bukan nenjadi kewenangannya, sebaiknya Arnold menahan diri. Sebab pengelolaan administrasi pemerintahan tidak sama dengan mengelola LSM,” ujar Sembel.
Ditegaskan Sembel, secara tegas pihaknya memperingatkan Arnold Poli selaku Sekdakot agar tak melewati kewenangan yang bukan wewenangnya.
“Ingat.., DPRD juga bagian penyelenggaraan pemerintahan tapi memiliki batas-batas etika, mana-mana saja yang menjadi tupoksi,” tegas Sembel.
Sementara itu, Sekdakot Tomohon DR Arnold Poli SH MAP dikonfirmasi wartawan terkait hal itu tersebut, menampik pernyataan legislator yang memojokkannya.
“Masih melekat kepada saya, sebagai Ketua AGIS. Ini juga merupakan aspirasi guru-guru yang saya sampaikan dan bukan sebagai Sekot. Sehingga dapat ditanyakan, apa yang kontroversial saya sebagai Ketua AGIS,” ketus Poli.
Lanjut dikatakan, dirinya bukan bukan hanya sebagai Ketua AGIS Sulut saja tetapi juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Brigade Manguni Indonesia (BMI).
“Apa bedanya sebagai pengurus organisasi lain yang penting diaspirasikan sesuai kenyataan,” tukas kerabat dekat Tonaas Wangko Dicky Johanis Maengkom ini.(yongkie sumual)
Tomohon, KM –
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon kembali memperingatkan Sekretaris Daerah Kota Tomohon (Sekdakot) Tomohon agar tidak lagi memberikan statemen-stetemen kontroversial ke publik terkait dengan sistem pemerintahan Kota Tomohon yang sifatnya bukan menjadi kewenangan tugas pokok dan fungsi selaku kepala adminstrasi.
Bukan cuma Sekdakot juga di minta membatasi sejumlah polimik ke publik terkait juga menyangkut kebijakan pemerintah yang sifatnya politis yang merupakan wewenang dari Walikota selaku jabatan publik dan politis. Hal ini yang perlu di ingatkan kepada Sekdakot Tomohon DR Arnold Poli SH MAP.
Ketua DPRD Kota Tomohon Andy R Sengkey SE dari Partai Golkar didampingi Ketua Komisi A Drs Paulus Sembel yang di ketahui dari fraksi PDIP, dan Jeffry Montolalu dari fraksi Golkar mengungkapkan sejumlah kejanggalan terkait opini publik yang di lontarkan oleh Sekdakot Tomohon yang dari kacamata Dekot Tomohon terlalu kontroversial dengan kewenangan Walikota.
Ketua Dekot mengatakan, sebaiknya Sekdakot Tomohon membatasi diri beropini ke publik soal sejumlah statemen kontroversial yang bukan menjadi kewenangannya.
“Arnold sebaiknya tidak beropini jika tidak ditugaskan Walikota selaku user pemerintahan Kota Tomohon. Ada banyak pernyataan politis yang diajukan Sekot yang seharusnya diungkapkan Walikota, tapi buruh-buruh dilontarkan Sekdakot,” ungkap Sengkey.
Menurutnya, hal yang perlu dikoreksi dari diri Arnold Poli selaku Kepala Pengelola Administrasi membatasi pada tupoksinya, dan tidak terlalu berandai atau beropini.
Menurut Ketua Komisi A Drs Paulus Sembel, memang tidak ada larangan Sekda memberikan tanggapan ke publik, tapi alangkah baiknya kewenangan. Tapi apakah kewenangan itu merupakan tugas wewenang Sekdakot atau tidak.
“Jika dinilai politik dan bukan nenjadi kewenangannya, sebaiknya Arnold menahan diri. Sebab pengelolaan administrasi pemerintahan tidak sama dengan mengelola LSM,” ujar Sembel.
Ditegaskan Sembel, secara tegas pihaknya memperingatkan Arnold Poli selaku Sekdakot agar tak melewati kewenangan yang bukan wewenangnya.
“Ingat.., DPRD juga bagian penyelenggaraan pemerintahan tapi memiliki batas-batas etika, mana-mana saja yang menjadi tupoksi,” tegas Sembel.
Sementara itu, Sekdakot Tomohon DR Arnold Poli SH MAP dikonfirmasi wartawan terkait hal itu tersebut, menampik pernyataan legislator yang memojokkannya.
“Masih melekat kepada saya, sebagai Ketua AGIS. Ini juga merupakan aspirasi guru-guru yang saya sampaikan dan bukan sebagai Sekot. Sehingga dapat ditanyakan, apa yang kontroversial saya sebagai Ketua AGIS,” ketus Poli.
Lanjut dikatakan, dirinya bukan bukan hanya sebagai Ketua AGIS Sulut saja tetapi juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Brigade Manguni Indonesia (BMI).
“Apa bedanya sebagai pengurus organisasi lain yang penting diaspirasikan sesuai kenyataan,” tukas kerabat dekat Tonaas Wangko Dicky Johanis Maengkom ini.(yongkie sumual)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar