Manado, KM –
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ir SR Mokodongan menjawab pertanyaan beberapa anggota Deprov, terkait aktifitas pertambangan PT MSM, pembebasan lahan tol Manado-Bitung hingga penerimaan pajak di kantor Samsat.
Menurut Mokodongan, aktifitas eksploitasi pertambangan oleh PT MSM baru berjalan setahun, sementara material tambang yang dihasilkan yang dikuatirkan banyak pihak tidak terkontrol, pihaknya menjamin telah dilakukan pengawasan oleh inspektur pertambangan.
“Kita tidak perlu kuatir karena disana kita tempatkan inspektur pertambangan. Hasil tambang tidak bisa keluar jika tidak diketahui inpektur pertambangan dan Bank Indonesia,” ujar Mokodongan dalam rapat Banggar di DPRD Sulut, Jumat (9/11) sore.
Terkait pembabasan lahan tol Manado-Bitung, Sekprov Sulut ini berjanji akan menyelesaikannya hingga akhir tahun ini.
“Baru dua minggu lalu kita minta BPN agar dibantu kiranya sampai akhir tahun ini dengan mem-BKO-kan semua petugas BPN yang ada di Sulut agar dimaksimalkan selesai hingga akhir tahun ini”.
Sementara untuk penerimaan pajak di kantor-kantor Samsat, diakui Mokodongan selama ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan KPK dan BPK.
“Jadi untuk Samsat kami telah menjalin kerjasama dengan KPK dan BPK untuk menghindari korupsi,” tambah Mokodongan.Rapat Banggar bersama TAPD ini dipimpin Ketua Deprov Meiva Salindeho-Lintang STh. Dari pihak TAPD, Mokodongan didampingi Kepala Pengelolah Keuangan Daerah Praseno Hadi, Kadispenda Gemmy Kawatu dan anggota TAPD lainnya.(onal)
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ir SR Mokodongan menjawab pertanyaan beberapa anggota Deprov, terkait aktifitas pertambangan PT MSM, pembebasan lahan tol Manado-Bitung hingga penerimaan pajak di kantor Samsat.
Menurut Mokodongan, aktifitas eksploitasi pertambangan oleh PT MSM baru berjalan setahun, sementara material tambang yang dihasilkan yang dikuatirkan banyak pihak tidak terkontrol, pihaknya menjamin telah dilakukan pengawasan oleh inspektur pertambangan.
“Kita tidak perlu kuatir karena disana kita tempatkan inspektur pertambangan. Hasil tambang tidak bisa keluar jika tidak diketahui inpektur pertambangan dan Bank Indonesia,” ujar Mokodongan dalam rapat Banggar di DPRD Sulut, Jumat (9/11) sore.
Terkait pembabasan lahan tol Manado-Bitung, Sekprov Sulut ini berjanji akan menyelesaikannya hingga akhir tahun ini.
“Baru dua minggu lalu kita minta BPN agar dibantu kiranya sampai akhir tahun ini dengan mem-BKO-kan semua petugas BPN yang ada di Sulut agar dimaksimalkan selesai hingga akhir tahun ini”.
Sementara untuk penerimaan pajak di kantor-kantor Samsat, diakui Mokodongan selama ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan KPK dan BPK.
“Jadi untuk Samsat kami telah menjalin kerjasama dengan KPK dan BPK untuk menghindari korupsi,” tambah Mokodongan.Rapat Banggar bersama TAPD ini dipimpin Ketua Deprov Meiva Salindeho-Lintang STh. Dari pihak TAPD, Mokodongan didampingi Kepala Pengelolah Keuangan Daerah Praseno Hadi, Kadispenda Gemmy Kawatu dan anggota TAPD lainnya.(onal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar