DPRD Sulut “Keluarkan Taring”

Pencapaian Visi-Misi Gubernur Sulit Diukur

Manado, KM-
Visi misi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr SH Sarundajang (SHS) 2010 silam yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mulai disorot sejumlah pimpinan di DPRD Sulut. 
“Taring” para pimpinan DPRD Sulut itu keluar saat menilai  pencapaian hasilnya dari RPJMD kurang memuaskan. Bahkan, kesuksesan dan seberapa banyak yang sudah terakomodir bersama seluruh instansi yang dipimpin SHS, sulit diukur.
“Memang visi misi gubernur dituangkan dalam bentuk RPMJD. Tetapi, itu sulit diukur pencapaiannya. Sebab, tak ada parameter untuk hal menilainya. Padahal saat ini telah memasuki tahun keempat dalam periode 2010-2015,”ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) di DPRD Sulut, Djenri Keintjem dalam rapat pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Selasa (22/10).
Dikatakannya, setiap tahun DPRD Provinsi secara politis selalu menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur, namun untuk melihat ukuran pencaipaian itu makin tidak jelas. 
“Kami minta penjelasan dari pemerintah, sudah sejauh mana pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD,”tegas Keintjem.
Sebelum Kientjem, anggota Fraksi Partai Golkar, Victor Mailangkay terlebih dahulu mengkritisi masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mempresentasikan matriks-matriks dari kegiatan yang telah dilakukan. Kata dia, tujuannya untuk bisa mendapatkan kejelasan apakah KUA-PPAS selama ini telah bersinergi dengan RPJMD dan visi misi gubernur atau tidak.
“Penting untuk diketahui matriks kegiatan eksekutif apakah sudah bersinergi dengan RPJMD dan visi misi gubernur atau tidak. Sebab ini menjadi dasar bagi dewan untuk melakukan pembahasan KUA-PPAS yang nantinya menjadi APBD provinsi Sulut di tahun 2014 mendatang,”ulas Mailangkay.
Ketua DPRD Provinsi Sulut, Meiva Salindeho Lintang saat memimpin rapat juga mendesak hal serupa.
“Pemerintah memang harus memberikan penjelasan sudah berapa persen capaian RPJMD yang terakomodir atau benar-benar yang bersinergi dengan RPJMD dan visi misi,”ujar Meiva.
Rapat bersama itu memang tanpa dihadiri Ketua TAPD, Ir SR Mokodongan. Mokodongan hanya mengutus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Ir Roy Roring dan Asisten III Nixon Watung. Pada kesempatan itu, Roring mencoba menjawab apa yang menjadi keinginan para wakil rakyat di Dewan Provinsi.
Dikatakannya, sesuai catatan hasil evaluasi, layanan publik untuk berbagai kegiatan sudah sesuai indikator umum RPJMD dan bahkan telah memenuhi target yang ditetapkan
“Kinerja memang semakin baik. Namun secara proporsional untuk paruh waktu ini butuh beberapa revisi bagi instansi yang belum mencapai target, salah satunya yaitu badan Kesbang. Sebab, diinstansi ini target pembentukan LSM sangat tinggi tetapi capaiannya masih rendah,”jelas Roring.(Jeffrie Montolalu)