 |
| Meiva Salindeho-Lintang |
Manado, KM-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Anggaran (Banggar) mulai melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014.
Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut di ruang rapat I, Selasa (22/10). Ketua DPRD Provinsi, Meiva Salindeho-Lintang saat memimpin rapat menyebutkan, mekanisme pembahasan KUA-PPAS dilakukan sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau telah ditetapkannya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat.
“Teknis pembahasan adalah sambil menunggu terbitnya PMK atau ditetapkannya DAU dan DAK,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut, Eddyson Masengi menegaskan, dalam proses pembahasan, KUA PPAS masih bisa mengalami perubahan.
“Selama belum ditetapkan, KUA-PPAS sifatnya sementara. Jadi masih bisa mengalami perubahan,” ujar Eddyson.
TAPD Pemprov Sulut sendiri dihadiri Asisten III, Adrianus Nixon Watung didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Ir Roy Roring.(Jeffrie Montolalu)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Anggaran (Banggar) mulai melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014.
Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut di ruang rapat I, Selasa (22/10). Ketua DPRD Provinsi, Meiva Salindeho-Lintang saat memimpin rapat menyebutkan, mekanisme pembahasan KUA-PPAS dilakukan sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau telah ditetapkannya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat.
“Teknis pembahasan adalah sambil menunggu terbitnya PMK atau ditetapkannya DAU dan DAK,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut, Eddyson Masengi menegaskan, dalam proses pembahasan, KUA PPAS masih bisa mengalami perubahan.
“Selama belum ditetapkan, KUA-PPAS sifatnya sementara. Jadi masih bisa mengalami perubahan,” ujar Eddyson.
TAPD Pemprov Sulut sendiri dihadiri Asisten III, Adrianus Nixon Watung didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Ir Roy Roring.(Jeffrie Montolalu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar