SBY Mendadak Bela Jokowi

Kritik Jokowi, Mubarok Kena Tegur 

Jakarta, KM -
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok beberapa kali mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Akibatnya dia mendapat teguran dari Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya pernah ditegur Pak SBY ketika saya kritik Jokowi,” kata Mubarok usai diskusi Saatnya Regenerasi Kepemimpinan Bangsa di press room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Mubarok mengatakan SBY mengingatkan akan banyak serangan balik jika dirinya terus mengkritik Jokowi. Mubarok mengaku diminta berhati-hati.
"SBY bilang, kalau saya kritik Jokowi, nantinya akan ada lebih dari seribu orang yang akan menyerang balik, jadi hati-hati," tuturnya.
Peringatan SBY rupanya cukup berpengaruh. Alih-alih kembali melontarkan kritikan, ia kini memberi saran bagi Jokowi. Namun sarannya bernada ketidaksetujuan terhadap pencapresan Jokowi.
"Saya suka Pak Jokowi sebagai Gubernur. Sebaiknya dia cari pengalaman dulu dan laksanakan amanah masyarakat Jakarta untuk menjadi gubernur. Dia juga belum teruji kepemimpinannya," ujarnya.(vanny/dct)

PAW Cicilia Longdong Menggantung

Cicilia Longdong

Manado, KM –
Sekretaris DPRD Kota Manado, Denny L Mandagi mengaku, pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal penundaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR Kota Manado bernama Cicilia Longdong.
Pemberitahuan masuk ke meja Sekretariat DPRD Kota Manado langsung ditindaklanjutinya dengan meneruskan ke Badan Musyawarah agar menjadwal ulang pelantikan PAW.
Dijelaskan Mandagi, isi surat dimaksud berupa penyampaian pelaksanaan pelantikan PAW terhadap Cicilia Longdong untuk sementara ditunda hingga ada keputusan tetap.
"Inti surat itu adalah penundaan hingga ada keputusan tetap. Kan yang diterima di PTUN adalah gugatan untuk disidangkan. Jadi kita menunggu hasil persidangan kembali," ujar Mandagi.
Dikatakannya, surat tersebut tak menyebut adanya pengembalian hak-hak Cicilia Longdong yang terabaikan.
"Artinya hak-hak itu belum bisa diberikan karena memang tidak ada perintah. Tapi kalau sudah ada keputusan tetap, ya kita berikan. Kan prosedurnya s

eperti itu," pungkas Mandagi.(vanny)

Istri dan Anak Kubur Diri di Depan Kantor Komnas HAM

Terkait Penangkapan Suami Oleh Polda Sulut/

ISTRI dan anak dari Henry Peuru saat melakukan aksi mengubur diri di depan
kantor Komnas HAM, sejak Rabu (30/10) lalu. Aksi ini sebagai bentuk protes atas
penangkapan Henry Peuru oleh Polda Sulut.(foto ist)

Jakarta, KM –
Henny Kawong mengubur diri di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, sejak Rabu 30 hingga Kamis 31 Oktober. Mereka memprotes penangkapan suaminya, Henry Peuru yang dinilai tanpa alasan jelas.
Selain Henny, putri sulung Henry Peuru, Risa Christi Peuru (23), ikut dalam aksi kubur diri untuk menentang penahanan ayahnya oleh Polda Sulawesi Utara (Sulut). Henry dituduh melakukan pencemaran nama baik kepada salah seorang oknum penguasa di Sulut.
Heny dan putrinya Christie, kesal pada kasus yang membelit kepala keluarga mereka, Henry John Peuru. Henry yang masih menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ditangkap kembali dengan pengadu dan kasus sama oleh Polda Sulawesi Utara.
Menurut Risa, ayahnya ditangkap oleh kepolisian secara paksa dan tidak melalui surat pemanggilan. Pada 18 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB lalu, beberapa aparat kepolisian mendatangi rumah Henry di kawasan Pamulang, dan langsung menciduk Henry.
Risa menceritakan, waktu itu mereka sedang melaksanakan acara doa keluarga di rumah. Namun, saat acara, mereka mendengar suara teriakan dari luar rumah.
"Aku dengar berisik, teriak-teriak dari luar rumah. Aku takut naik ke atas ketemu bapak ibu dan adik-adik. Kita doa, suara teriakan makin kencang, aku dengar bunyi-bunyi besi, pintu didobrak. Pas pendobrakan sudah banyak orang, polisi, beberapa orang bawa senjata. Kita langsung ditodong pistol," ujar Risa saat menggelar aksi kubur diri di depan Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (30/10) lalu.
Menurut cerita Risa, proses pendobrakan tersebut berlangsung lama karena pintu rumah mereka kuat. Oleh karena itu, polisi yang datang ke rumah mereka memanjat rumah hingga ke lantai dua dari luar. Dari atas, rumah mereka dibongkar menggunakan linggis.
Risa dan keluarga akhirnya dibawa turun ke lantai. Saat itu, Risa dan dua adiknya memegang telepon seluler dan handy cam. Namun, saat berusaha merekam kejadian tersebut, kepolisian merampas perangkat elektronik tersebut.
"Kami teriak nama Tuhan disuruh diam. Terus bapak dibawa, sempat adu mulut. Karena langsung surat panggilan kedua dan diiringi surat membawa tahanan. Tidak ada surat pemanggilan pemanggilan pertama," tutur Risa.
Risa sendiri mengatakan tidak terlalu paham tuduhan yang dialamatkan kepada ayahnya sehingga harus ditahan. Menurutnya, dia ditahan karena kasus pencemaran nama baik. Namun ayahnya juga disebut pengedar senjata.
"Tuntutannya soal pencemaran nama baik. Tapi dari polisi bilang bapak penyalur senajata. Polisinya bilang begitu,"kata dia.
Istri Henry Peuru juga menuturkan, suaminya dituduh menyimpan senjata. Merasa tuduhan tidak benar, dia langsung menelpon pengacara mereka.
“Saya langsung kunci pintu dan telepon pengacara kami, tetapi mereka mendobrak, merusak pintu depan dan masuk dengan menodongkan senjata kepada kami, waktu itu Risa dan dua anak lelaki kami juga saya dan suami ada diruang tamu, nah saat itulah suami saya dibawa ke Polsek Pamulang, kemudian saya tidak dapat lagi menemui suami saya disana," tambah Heny menceritakan targisnya perbuatan oknum Polda Manado tersebut.(timkm)

Walikota Bertemu Staf Khusus Menteri PU

Satukan Persepsi Revitalisasi PDAM

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut bertemu Staf Khusus Menteri PU
Ir Lucky Harry Korah guna membahas revitalisasi PDAM Manado, kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM -
Untuk menyatukan persepsi terkait revitalisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Manado, Walikota Manado GS Vicky Lumentut bertemu Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Ir Lucky Harry Korah MSi, dan Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan (BPP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir Tamin M Zakharia, di Swissbel Maleosan Hotel, Kamis (31/10).
Kepada wartawan usai pertemuan, Walikota mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian PU akan membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui PDAM Manado dalam meningkatkan layanan air bersih kepada masyarakat.
“Pertemuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Manado, dalam rangka meningkatkan layanan air bersih di Kota Manado,”ujar Walikota.
Menurutnya, dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ir JE Kenap, Direktur Utama (Dirut) PDAM Manado Drs Jimmy Kowaas, serta Dirut PT Air Manado Otniel Kojansouw dan jajaran direksi PT Air Manado, akan dibentuk tim kecil untuk penyusunan Master Plan peningkatan air bersih di Kota Manado.
“Dalam pertemuan tadi, kami sudah sepakat untuk membuat tim kecil yang akan berjuang ke Kementerian PU untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di Kota Manado,”tukas Walikota.
Walikota berharap, dengan upaya yang dilakukan Pemkot Manado dalam memperluas jaringan dan pelayanan air bersih Kota Manado, masyarakat diminta taat dan tertib untuk membayar tagihannya.
“Pemerintah Kota Manado selalu berusaha keras untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan air bersih. Oleh sebab itu, saya harap masyarakat supaya taat dan tertib untuk membayar tagihan airnya, agar tidak mengganggu atau menghambat layanan air bersih,”pungkas Lumentut.(jan torindatu)

Jerman Dorong Pembangunan Monorel di Manado

Proyek Percontohan Indosutri

Manado, KM —
Walikota Manado GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan menerima peserta Focus Group Discussion (FGD) Proyek Percontohan Indosutri (Indonesia Sustainable Urban Transport Initiative) yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan RI bersama German International Cooperation (GIZ) Kamis (31/10) di Hotel Aryaduta Manado.
Diawali dengan pemaparan Wawali, terkait kondisi transportasi Kota Manado serta rencana pengembangannya transportasi ramah lingkungan seperti, model transportasi air dan monorel.
Wawali berharap, dengan ditunjuknya Kota Manado, Batam dan Medan, menjadi kota percontohan proyek Indosutri, bantuan untuk pembangunan transportasi bagi masyarakat umum yang ramah lingkungan bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Manado dipilih sebagai salah satu pilot city karena Manado dianggap sebagai salah satu kota yang memiliki perkembangan yang pesat serta pergerakan transportasinya yang tinggi. Banyak upaya yang dilakukan Pemkot Manado untuk menekan kemacetan.
“Untuk itu ada upaya Walikota untuk memberikan sentuhan di daerah aliran sungai Tondano hingga mendapat bantuan dari JICA untuk merevitalisasi DAS Tondano. Terkait dengan itu mungkin yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan transportasi massal ramah lingkungan di Manado adalah transportasi air,”terang Wawali yang juga ketua Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Manado.
Perwakilan GIZ Andrea Henkel dan Achmad Zacky Ambadar, mengatakan jika memang kebutuhan transportasi ramah lingkungan itu sesuai perencanaan dan kebutuhan prioritas daerah, pasti GIZ akan dorong.
“Organisasi GIZ yang bekerjasama dengan pemerintah Jerman pasti akan mendorong transportasi air seperti yang menjadi skala prioritas. Bantuan kami ada empat hal yakni, bantuan saran, teknis untuk menjadi masukan ke kemenhub bagi kota percontohan, capacity building dan pendampingan studi input berdasarkan keahlian. Sekali lagi, untuk transportasi air di Kota Manado tentunya didorong. Mudah-mudahan kami GIZ, bisa gandeng donor lain untuk investasi di Kota Manado dalam bidang transportasi ramah lingkungan,”pungkas Ambadar.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kementerian Keuangan RI Irfa Amri PhD, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Albert Simorangkir, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sumatera Utara (Sumut) dan Kepulauan Riau, serta Kepala Dishub Kota Manado, Medan dan Batam.(jan torindatu)

Kecamatan Tikala Gelar Aksi Donor Darah

AKSI donor darah yang dilaksanakan PMI di Kecamatan Tikala
dipantau Walikota GS Vicky Lumentut.(Foto: ist)

Manado, KM -
Kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Manado akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kemanusiaan dengan mendonorkan darahnya, Walikota Manado langsung melakukan pemantauan pelaksanaan aksi donor darah di Kecamatan Tikala, Kamis (31/10).
Kedatangan Walikota di kantor Kecamatan Tikala, disambut Camat Tikala M Sofyan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado Stella Pakaja SE, yang juga Ketua PMI Kecamatan Tikala. Sedikitnya 50 pendonor ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) Manado itu. Walikota memberikan apresiasi yang tinggi pada pelaksanaan aksi kemanusiaan tersebut.
“Kapan lagi diadakan kegiatan aksi donor seperti ini. Lebih sering dilakukan akan lebih bagus, karena kebutuhan darah di Kota Manado, minimal membutuhkan 60 kantong darah setiap harinya,”tutur Walikota.
Sementara, Camat Tikala M Sofyan mengatakan, kegiatan sosial seperti donor darah yang dilaksanakan PMI Manado di Kecamatan Tikala, akan terus dilakukan dengan mengajak lebih banyak masyarakat yang mau mendonorkan darahnya demi kemanusiaan.
 “Kedepan, kami akan mengadakan lagi aksi donor darah seperti ini. Karena, kesadaran masyarakat perlu dibangkitkan untuk aksi sosial semacam ini,”pungkas Sofyan.(jan torindatu)

Sulut Bukan Sekedar Tempat Cari Dukungan

Tumbelaka Ingatkan Bara Hasibuan

Bara Hasibuan

Manado, KM-
Engamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka mengingatkan kepada Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan agar tidak sekedar memanfaatkan wilayah Sulut untuk dijadikan tempat mencari dukungan dan suara masyarakat.
Namun begitu kata Tumbelaka, Caleg PAN untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut itu, seharusnya lebih eksis dan dapat meluangkan waktu lebih lama di Sulut.
“Wajar dan sah-sah saja bagi seorang politisi memilih menjadi wakil rakyat Sulut. Hanya saja, Caleg DPR RI dari Dapil Sulut harus lebih banyak berada di Sulut dari pada berada di luar daerah. Termasuk caleg PAN, Bara Hasibuan. Waktu dan kesempatannya harus lebih banyak berada di Sulut daripada di luar daerah.  Karena nantinya beliau akan berusaha merebut simpati masyarakat untuk menjadi utusan daerah,” ujar Taufik kepada sejumlah wartawan, Kamis (31/10).
Menurutnya, jika seorang Caleg DPR RI banyak berada di luar Sulut, itu akan menimbulkan prasangka-prasangka di masyarakat. Masyarakat akan berpikir yang bersangkutan hanya sekedar mengambil suara rakyat untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan pribadi dan kelompok bukan kepentingan masyarakat Sulut.
“Jika terjadi seperti itu, yang berprasangka tidak boleh dipersalahkan. Karena sudah banyak contoh yang terjadi, dimana seseorang politisi hanya kerana kepentingan sesaat, kemudian datang ke masyarakat dan pergi lagi. Banyak kejadian, seseorang hanya datang di masyarakat kemudian pergi lagi. Untuk itu disarankan agar seorang caleg yang akan mewakili rakyat Sulut, sebaiknya bisa lebih banyak meluangkan waktu di daerah untuk melihat lebih dalam tentang dinamika yang terjadi di masyarakat yang nantinya diwakilinya di lembaga legislatif pusat,”tandas Taufik.(Jeffrie Montolalu)

Ini 5 Butir Kesepakatan Batas Wilayah

Rakor Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Berakhir

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edwin Silangen SE.MS
saat menghadiri sekaligus menutup pelaksanaan Rakor penegasan batas
daerah secara pasti dilapangan antar Provenisi dan Kabupaten Kota.(foto ist)

Manado, KM-
Pelaksanaan Rapat koordinasi (Rakor) penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antar Provenisi dan Kabupaten Kota, yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas selama dua hari di Manado, resmio berakhir.
Dari Rakor itu menghasiljan lima butir kesepakatan penegasan penyelesaian batas antar daerah.
Ke lima poin tersebut yaitu, segmen kabupaten minahasa dengan kabupaten minsel sepakat untuk ditindaklanjuti  dengan proses penyusunan rancangan Permendagri, segmen Kabupaten Boltim dengan Bolsel sepakat untuk di tindaklanjuti dengan proses penyusunan rancangan Permendagri, segmen Boltim dengan Minsel untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan khusus yang di fasilitasi oleh Pemprov Sulut pada batas Danau Moat (penambahan titik kartometrik), segmen Kabupaten Minahasan dan Kabupaten Minsel a.
masih terdapat perselisihan anata Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur dengan Desa Tangkunei Kecamatan Tumpaan dan Desa Senduk Kecamatan Tombariri dengan Desa Munte Kecamatan Tumpaan, b. Pemprov Sulut akan memfasilitasi penyelesaian perselisihan, segmen Kabupaten Minsel dengan Kabupaten Boltim, sepakat untuk ditindaklanjuti  dengan proses penyusunan rancangan Permendagri serta meminta Pemprov memfasilitasi konsultasi ke Ditjen PUM Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial.
“Saya bangga atas kerja keras kita semua karena selama dua hari mengikuti Rakor ini, telah mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif dalam upaya menyelesaikan batas daerah yang belum tuntas di kabupaten/kota masing-masing,”ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edwin Silangen SE.MS saat menutup Rakor tersebut.
“Karena apa yang telah kita lakukan ini merupakan buah dari tanggung jawab kita bersama sebagai pejabat yang menangani masalah tapal batas antar daerah ini,”tandas Silangen.(donal taliwogso)

Baru 550 Pendidik PAUD Bergelar Sarjana di Sulut

Sedikitnya 425 Desa Belum ada PAUD

DIKUKUHKAN: sebanyak 15 Kabupaten/Kota Bunda PAUD dikukuhkan oleh
Bunda PAUD Provinsi Sulut, Ny Deitje Sarundajang Tambuwun Laoh.
Tampak foto bersama 15 Bunda PAUD di Kabupaten/Kota di Sulut bersama
Dirjen PAUDNI, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi Psi dan Kadis Diknas Sulut
Harold PB Monareh SH MSi usai dikukuhkan, Kamis (31/10). (FOTO: OTNIE/KM)

Manado,KM—
Kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sulut perlu ditingkatkan. Hal ini menyusul, dari total 3.478 tenaga pendidik PAUD di Sulut, baru 550 orang yang bergelar Sarjana (S1). Dari data yang di peroleh, pendidik PAUD dengan latar belakang pendidikan akhir SMA sebanyak 2.468 orang, SD 78 orang, SMP 45 orang dan S2 11 orang.
"Secara keseluruhan, PAUD di Sulut telah mengalami kemajuan, namun masih ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan yaitu peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidikan PAUD. Perlu juga diperhatikan penuntasan satu desa satu PAUD karena dari 1.658 desa di Sulut, baru 1.233 yang dilayani PAUD sementara 425 desa belum ada PAUD," ujar Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi PSi saat membuka Gebyar Apesiasi PAUD se-Sulut, di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (31/10).
Hawadi mengatakan, pemerintah pusat mendukung program PAUD di Sulut, sejak tahun 2006-2013, dalam bentuk bantuan dana melalui Bank Dunia sebesar Rp21,6 Milyar yaitu Kabupaten Sangihe dan Talaud.
Bahkan belum lama ini, lanjut Hawani, telah dilakukan penyerahan tanggungjawab dari Dirjen PAUDNI kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk pembinaan keberlangsungan program PAUD. “Sharing APBD di Sulut dalam pembangunan PAUD dari tahun 2007-2013 sebesar Rp2.690.650.000," paparnya.
Bunda PAUD Provinsi Sulut, Ny Deitje Sarundajang Tambuwun Laoh mengatakan, masih ada sekira 500 Desa yang belum terdaftar di Sulut. Jadi perlu Bunda PAUD di Kabupaten/Kota untuk mendata Desa yang belum ada PAUD terdaftar. “Saya berharap Bunda PAUD di Kabupaten/Kota dapat mengukuhkan juga Bunda PAUD di tingkat Kecamatan, agar proses peningkatan mutu peserta didik dapat dikembangkan sejak dini,” pintanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut Harold PB Monareh SH MSi, mengatakan, Gebyar Apresiasi PAUD se-Sulut diisi dengan kegiatan lomba busana daerah, bintang vokalia, lagu daerah, tari daerah, pawai, dongeng tutor PAUD, dan pengukuhan Bunda PAUD.
"Diharapkan dengan kegiatan ini, mampu memberikan motivasi bagi anak-anak dalam mengembangkan bakat dan potensinya. Pada akhirnya, anak-anak dapat tumbuh secara sehat, berkembang, agar terbentuk menjadi generasi emas Indonesia, yang tangguh, berani, jujur, cerdas, serta beraklak mulia," pungkas Monareh. (otnie tamod)

JWS Terima Penghargaan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Tondano, KM –

Satu lagi torehan prestasi diraih Pemerintah Kabupaten Minahasa dibawah kepemimpinan Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang, disaat menyambut Hari Jadi Minahasa ke 585.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memberikan Penghargaan kepada Bupati Minahasa bersama 17 Bupati dan Walikota lainnya di Indonesia ini, berupa Piagam dan Dokumen Syntesis dan Capaian Pengelolaan Penyu di Kawasan Suluh Sulawesi Marine Ecoregion.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Dr Sudirman Saad kepada Bupati Minahasa, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Ir Arifin Kiay Demak pada Selasa (29/11), di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.
Kabag Humas dan Protokol Agustivo Tumundo SE MSi mengatakan, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi menyatakan kebanggaannya atas penghargaan yang terima ini sambil mengharapkan agar masyarakat sekitar pesisir pantai dapat memanfaatkan dan mengembangkan semua potensi alam yang dimiliki dalam pengelolaan penyu di kabupaten ini.
"Bapak Bupati JWS sangat mengapresiasi akan Piagam dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini, sekaligus mengharapkan agar instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa untuk semakin proaktif dalam pengembangan pengelolaan penyu di kabupaten ini, sehingga prestasi ini dapat ditingkatkan di masa mendatang," ujarnya. (fernandokembuan)

Humiang Lantik 13 Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan

SEKDA Drs Edison Humiang MSi, usai melantik 13 pejabat pengawas urusan
pemerintahan, Kamis (31/10) kemarin, di Kantor Inspektorat Kota Bitung. (Foto:Yappi/KM)

Bitung,KM-
Dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi pemerintahan di Kota Bitung dan untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan didaerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Drs Edison Humiang MSi, melantik 13 pejabat fungsional pengawas urusan pemerintahan daerah, Kamis (31/10), di Kantor Inspektorat Kota Bitung.
Dalam sambutannya, Humiang mengatakan, pelantikan pejabat fungsional pengawas pemerintahan merupakan tuntutan organisasi, khususnya inspektorat Kota Bitung dalam mengemban tugas pembinaan dan pengawasan di jajaran pemerintah kota Bitung dan dengan sumber daya aparatur pengawasan yang handal, kompeten dan profesional tentunya akan sangat mendukung pencapaian tujuan dan tugas inspektorat kota Bitung untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
“Kepercayaan jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara merupakan amanah dan sekaligus tantangan yang harus saudara- saudara tunjukan dengan kinerja yang lebih optimal, loyalitas dan integritas yang tinggi guna pencapaian tujuan Organisasi,"tutur Humiang, sembari menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada para pejabat fungsional pengawas pemerintah daerah kota Bitung yang baru dilantik. (yappiletto)

DPRD Tomohon Warning Kontraktor

Ferdinand Mono Turang

Tomohon, KM-
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang mewarning pelaksana proyek fisik dalam hal ini pihak kontraktor yang mengerjakan pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon, agar mematuhi batas waktu pekerjaan proyek sesuai kontrak yang ada.
"Saat ini telah memasuki akhir tahun anggaran 2013, sehingga pelaksana proyek wajib  untuk memenuhi target waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Perlu ditegaskan, pekerjaan sudah harus rampung sesuai dengan hari kerja yang telah ditentukan serta harus sesuai dengan bestek," tegasnya.
Diingtakannya agar bisa terhindar dari denda keterlambatan, proyek fisik yang bersumber dari APBD tahun 2013 sudah harus selesai dan diserahkan kepada pemerintah lewat instansi teknis sebelum tahun anggaran berakhir tepatnya sebelum 31 Desember 2013.
“Begitu juga instatansi terkait pelaksanaan proyek fisik harus bertanggung jawab dengan melakukan pengawasan di lapangan. Bagi pengawas proyek  wajib mengingatkan dan mengawal pelaksanaan proyek yang dikerjakan, sehingga nantinya tidak melampaui jumlah hari kerja yang ditentukan. Sebab keterlambatan penyelesaian proyek yang tidak sesuai hari kerja, bisa menyebabkan keterlambatan hand over," pungkasnya.(yongkie sumual)

Tinungki Geram Dinas PU dan Arsip

Sekda Mitra Lakukan Sidak

Ratahan, KM-
Sekertaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara (Mitra) Ir Barch Adrianus Tinungki M Eng sangat geram mendapati Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Arsip Daerah tak berpenghuni saat sidak, Kamis (31/10) kemarin.
Setiap kali dia melakukan sidak, aku Tinungki, Dinas PU dan Kantor Arsip sering didapatinya tak berpenghuni alias tak ada aktivitas kantor.
"Setiap kali kami melakukan sidak, dua SKPD itu selalu tidak berpenghuni," tandasnya.
Lanjut dikatakan, kalau toh pimpinanya sedang melakukan tugas luar, seharusnya anak buah harus berada di kantor untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya.
"Ini lantaran pimpinan tidak tegas, akibatnya anak buah pimpin diri sendiri. Imbasnya jadi seperti ini jika pimpinan tidak berada di kantor," semburnya.
Tinungki pun menyatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap dua SKPD bersangkutan dan akan memberikan sanksi tegas.
"Karena sudah sering terjadi maka terpaksa sesuai aturan kepegawaian, kami akan mengambil tindakan tegas," ungkap mantan Kadistarnak ini.
Lanjut dikatakan, tindakan yang akan diberikan sedianya menjadi pelajaran bagi SKPD lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama.(marvel pandaleke)

Pasar Dimembe Dibidik Polres

Wienartono: Dilihat Kasat Mata, Tidak Sesuai

Djoko Wienartono

Minut, KM -
Bangunan pasar tradisonal Dimembe yang banyak dikeluhkan masyarakat karena diduga adanya mark up, kini menjadi perhatian serius pihak aparat hukum. Bahkan pihak Polres Minahasa Utara (Minut, sementara membidik proyek bangunan pasar yang baru saja diresmikan Bupati itu.
Proyek yang dikerjakan pihak ketiga itu dinilai hanya asal jadi, realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan dua tahap dari pemerintah pusat dengan total sebesar Rp 5,2 miliar.
Kepada wartawan, Kapolres Minut AKBP Joko Wienartono SIK mengakui, dilihat kasat mata, bangunan pasar Dimembe memang seperti tidak sesuai dengan anggaran yang ada.
"Dalam waktu dekat segera akan menyelidiki dugaan kasus pembangunan pasar Dimembe itu," tegas Kapolres.
Informasi yang diperoleh, aparat juga sudah mengumpulkan bahan keterangan dan meminta laporan hasil pembangunan pasar Dimembe itu.
Sebelumnya juga, sejumlah masyarakat mempertanyakan anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan pasar Dimembe itu yang dinilai tidak rasional.
"Kami melihat pembangunan pasar Dimembe itu, tidak sesuai, dan banyak anggaran yang diduga diselewengkan. Pihak kontraktor banyak meraup untung dalam pembangunan itu, sehingga aparat harus secepatnya mengusut hasil pembangunannya," ungkap Roy, warga Minut.
"Bila dilihat harga satuan tidak sesuai dengan bangunan, apalagi kontruksi baja ringan yang dipasang di lapak pasar Dimembe tergolong murah," tambah warga. (hendralumanauw)

BKDD Boltim: Ujian Tes Tulis CPNS Siap Digelar

Peserta Khawatir Jalan Rusak

Kotamobagu, KM –
Ratusan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Timur (Boltim) yang berdomisili di Kotamobagu, yang akan ikut tes tertulis, Minggu (03/11) mendatang, sedang dilanda rasa cemas. Bukan hanya soal lulus tidaknya mereka, namun soal keselamatan mereka di jalan juga jadi penyebab.
Pasalnya, ruas jalan menuju Boltim yang rusak menjadi alasan para peserta CPNS ini takut melewati jalan tersebut. Salah satu contoh jalan menuju Boltim yakni di Lanud dan Atoga sedang mengalami pengerjaan hingga rusak parah.
Ditambah hujan akhir-akhir ini, membuat jalanan licin dan agak rawan kecelakaan.
“Kejadian mobil masuk jurang di Inde-Indeyau beberapa waktu lalu, karena jalan licin saat pengerjaan proyek jalan, itu menjadi salah satu kekhawatiran kami,” ujar Iyha salah seorang peserta CPNS Boltim asal Kotamobagu.
Sementara, Susan warga Biga mengaku dirinya sudah bersiap satu hari sebelum tes tertulis dilaksanakan harus sudah sampai di Boltim.
“Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan harus berangkat H-1 ujian, apalagi akhir-akhir ini hujan,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Putra warga Minahasa Tenggara. Menurutnya, akses jalan menuju Boltim dari Mitra bisa dibilang terlalu berbahaya dengan kondisi curah hujan seperti ini. Sementara beberapa jalur jika musim panas berdebu. Apalagi kata dia, kendaraan yang dipakai menuju Boltim hanya dengan roda dua.
“Kalau pake motor, takut longsor, baru kalau hujan berbecek. Sementara di daerah buyat, kalau musim panas, sangat berdebu takutnya saya alami penyakit Ispa,”tuturnya. 
Sebelumnya, Kepala BKDD Boltim Darwis Lasabuda mengatakan, pihaknya sudah sangat siap melaksanakan ujian tes tulis CPNS Boltim. Dimana beberapa fasilitas atau tempat ujian sudah disiapkan.
“Sehari sebelum tes, peserta dipersilahkan mengecek lokasi ujian dan ruangannya. Tes akan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Boltim, mulai dari Togid hingga Buyat,”singkatnya.(timkm)

Bupati: CPNS Bolsel tak Ada Istilah Titipan

Herson Mayulu

Molibagu, KM –
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dipastikan bersih dari titipan kalangan pejabat. Pasalnya, Bupati Bolsel, herson Mayulu telah mengimbau agar perekrutan CPNS tidak ada titipan.
“Pengangkatan PNS tahun ini murni tanpa ada campur tangan dan titipan dari daerah. Sehigga diharapkan PNS yang akan lulus nanti berkualitas dan bisa diandalkan untuk kemajuan daerah Bolsel,”ujar Bupati, Kamis (31/10).
Dia meminta kepada peserta yang lolos mengikuti tes nanti, jangan muda percaya dari bujukan oknum yang mengiming-imingi bisa meluluskan dengan modus meminta imbalan sejumlah uang. Pemda lewat panitia sama sekali tidak akan bertangungjawab, bila ada peserta yang mengalami hal yang demikian.
"Saya berpesan agar para peserta belajar dengan baik dan berdoa kepada Tuhan YME, sebap yang menentukan kelulusan ada di tangan anda,bukan di tangan orang lain,"tegas Mayulu, Kamis (31/10) kemarin.
Mayulu juga mengatakan, bahwa meski dirinya bupati, dia tidak bisa menjamin bahwa CPNS bisa lulus seratus persen, sebap keputusan dan kebijakan di tangan pemerintah pusat.
“Makanya disetiap kesempatan selalu di sampaikan untuk penerimaan CPNS tahun ini benar-benar murni kemampuan dari para peserta tanpa ada campur tangan pejabat maupun bupati,"jelasnya.(sudarto manoppo)

Walikota: SKPD Harus Paham Tentang Visi-Misi

Pemkot Gelar Rapat RPJMD

Tatong Bara

Kotamobagu, KM—
Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara menggelar rapat Bersama Skretaris Kota Mustafa Limbalo serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejumlah pejabat lingkup pemerintah kotamobagu tentang penyusunan Draf awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan di aula Kantor Walikota Kotamobagu, Kamis (31/10).
Hal ini tentunya sebagai wujud dan tugas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan  membangun Kotamobagu lebih baik kedepan, Walikota Tatong Bara dalam sambutanya mengatakan, agar terwujudnya Kotamobagu sebagai kota Jasa di Bolaang Mongondow raya sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.
"Mengusung visi demi terwujudnya Kotamobagu sebagai kota Jasa di Bolaang mongondow Raya yang meliputi industri, pariwisata, pendidikan, kesehata dan industri primer lainya" ungkapnya
Walikota juga menegaskan, seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemerintahan Kotamobagu agar supaya paham tentang visi-misi dan lebih meningkatkan kwalitas demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
"Untuk seluruh SKPD yang ada saya menghimbau agar supaya paham tentang Visi-Misi, untuk selanjutnya dilaksanakan dengan se maksimal mungkin, juga dengan senantiasa lebih meningkatkan kwalitas demi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat". (ewin) 

Pemkab Bolmong Hadiri Pameran Hari Pangan se Dunia ke -33

Lolak, KM-
Pameran Hari Pangan Sedunia yang ke 33, digelar di Pantai Gandoria Pariaman Padang Bolmong telah menampilkan sejumlah bahan Pangan untuk ditonjolkan kepada Infestor.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternaan (Dispertanak) melalui Kabid Pangan Bahrudin Marto saat menghubungi Koran ini Rabu, (30/10) lalu. Dikatakan Marto, untuk kabupaten Bolmong menyatu di Stand Pemerintah Provinsi Sulut (Pemprov).
”Sulut satu Stand termasuk Bolmong,”kata Marto.
Marto mengungkapkan kegiatan pameran dimulai besok (hari ini) dan rencananya akan dibukan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
”Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari,’’ungkap Marto.
Selain itu, Kata Marto Bolmong telah menampilkan sejumlah bahan pangan Unggulan seperti Replika Padi, Nenas, dan Kentang. Hal ini, demi menarik para infestor untuk menanamkan modalnya di Bolmong.
”Mudah-mudahan dalam pameran ini ada infestor yang tertarik,’’imbuhnya.
Ditambahkannya, selain pameran pangan, Bolmong telah ikut serta dalam Lomba Menu yang dipimpin oleh Ibu Bupati Hj Rumi Dilapanga – Mokodongan.
”Sulut yang mewakili lomba menu dari Bolmong sebab, Bolmong merupakan juara umum lomba menu di Provinsi, mudah – mudahan Bolmong dapat juara umum se Indonesia,’’tambah Marto.(haryono tungkagi).

2014, DP-Syah Permantap Sistem Pemerintahan

Depri Pontoh

Boroko, KM-
Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) Drs. Hi. Depri Pontoh bersama Suriansyah Korompot, SH terus menata sistem pemerintahan. Apalagi tahun depan program pemerintahan itu akan semakin dimantapkan.
Hal ini dengan dibuktikannya oleh sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang bekerja dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut yang terus bersinergi dalam pemaparan program prioritas daerah tahun 2014 dihadapan Bupati Bolmut.
Berdasarkan hasil pantauan harian ini, seluruh pimpinan SKPD secara bergantian masuk keruangan  Bupati untuk memaparkan program Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014.
Bupati Depri Pontoh saat dikonfirmasi mengatakan, seluruh SKPD yang bekerja dilingkup Pemkab Bolmut diundang untuk memaparkan program termasuk tugas pokok dan fungsihnya.
“Pemaparan ini dilakukan program ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pimpinan SKPD menguasai instansi yang dipimpinnya, “ ujarnya.
Ditempat terpisah, Wabup Bolmut Suriansyah Korompot, SH menambahkan, program ini dilakukan untuk dapat melihat kegiatan apa saja yang akan dilakukan SPKD tersebut, pada tahun 2014 nanti.
“Sebab kalau tidak di paparkan seperti ini maka kita tidak tahu apa yang dibuat SKPD tersebut, pada tahun 2014 nanti, “ jelas Korompot. (Susanto mamonto)

RAPBD-2014 tak Akan Molor Lagi

Boy Tumiwa

Amurang, KM -
Janji eksekutif pembahasan RAPBD tahun 2014 tidak akan molor, maka legislative Minsel meminta TAPD Pemkab Minsel segera memasukkan draf RAPBD dimaksud.
Meski Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014 sudah selesai dibahas bahkan telah di sepakati eksekutif dan legislatif, namun draf RAPBD 2014 belum juga diterima DPRD Minsel untuk dibahas.
Hal itu dinyatakan Ketua DPRD Minsel Boy Tumiwa Bsc SH kepada wartawan Koran ini, Kamis kemarin.
”Kami minta Pemkab segera menyerahkan draf RAPBD 2014 ke DPRD untuk dibahas. Selambat-lambatnya awal Nopember ini sudah diserahkan,” tandasnya.
Sementara Plt Sekdakab Minsel Ir Farry Liwe ditemui terpisah menimpali, November ini pihaknya segera memasukan draf RAPBD 2014 ke DPRD Minsel untuk bahas.
“Kami menargetkan akhir November, pembahasan sudah selesai dilaksanakan DPRD Minsel, sebab KUA-PPAS sudah selesai dibahas lebih dulu,” ujar Liwe.
Lanjut dia, saat ini Pemkab tengah mempersiapkan draft Ranperda APBD 2014. Draft disusun harus disesuaikan dengan RTRW, hasil Musrenbang, serta Reses DPRD, supaya semuanya terakomodir. Jika sudah selesai, baru akan diusulkan untuk diparipurnakan.
“Pasti secepatnya, karena pembahasan di TAPD sudah dilakukan sejak lama juga,” kata Liwe.
Hanya saja, semua tergantung dari bagaimana kerja sama antara TAPD dan Banggar dalam pembahasan APBD 2014 nanti.
”Makanya kami harapkan koordinasi yang baik, serta dilakukan sinkronisasi, supaya pelaksanaan pembahasan tepat waktu,” cetusnya.(dolviemangindaan)

Sarana air Bersih Apelawo Bermasalah

Paket Banderol 2 Miliar

Dr Jerry Massie Ph.D

Manado, KM –
Dugaan korup kembali tercium pada proyek fisik sarana air bersih tahun anggaran 2011 di Kampung Apelawo Kabupaten Sitaro.
Paket proyek banderol Rp 2 miliar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sitaro yang dikelola CV Anugerah dilanjutkan CV Jayanegara dinilai terjadi dugaan korupsi anggaran.
"Proyek itu jelas-jelas merugikan keuangan Negara itu dilakukan para white collar crime atau para intellectual corruption. Dugaan kasus penyimpangan proyek ini harus diungkap kepolisian," tandas Ketua DPD Sulut PAMI (Pelopor Angkatan Muda Indonesia), Dr Jerry Massie Ph.D kepada wartawan di Manado, Kamis (31/10). Menurutnya, indikasi penyimpangan nampak jelas dari fisik proyek yang tidak tuntas di lapangan. Diduga terjadi penyimpangan bahan material saat pengerjaan proyek, serta pada volume pekerjaan.
“Jadi selain fisik proyek yang tidak tuntas, penggunaan material juga terindikasi menyimpang. Oleh karena itu, kami mendesak pekerjaan proyek diperiksa penegak hukum,” cetus Massie.
Terkait kasus proyek, Kepala BPBD Kabupaten Sitaro, Ellyeser Posumah ST hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini.(vanny)

Togel Merajalela di Sitaro

Disinyalir Di back up Oknum Anggota Polisi

Sitaro, KM—
Perjudian jenis Toto Gelap (Togel) sudah menjamur dan mengakar di Sulawesi Utara (Sulut), begitu juga di Kabupaten Sitaro. Polisi pun terkesan sangat sulit memberantas judi favorit masyarakat ini. Menjamurnya judi Togel di Siau dan sekitarnya disinyalir di back up oleh oknum aparat kepolisian se tempat. Sehingga mempermudah penyebaran penyakit masyarakat merajalela di Negeri 47 pulau itu.
Menanggapi hal itu, Kapolsek Siau Timur (Sitim) AKP Olly Sampouw ketika dikonfermasi harian ini membantah, jika ada keterlibatan oknum petugas dalam aksi judi togel. "Jika saya menemukan ada oknum aparat terlibat didalamnya, maka akan di tindak tegas," ujarnya.
Menurutnya, pihaknya terus bertekad memerangi judi jenis apapun yang berkembang di wilayah hukum Polsek Sitim. Sebab itu merupakan instruksi dari pimpinan untuk memerangi perjudian.
"Kami tetap berupaya untuk memberantas judi jenis Togel. Hanya saja kami belum memiliki bukti kuat untuk menjerat sejumlah nama yang telah kami kantongi. Ini dikarenakan sekarang modusnya sudah semakin modern, dimana munggunakan sarana alat telekomonikasi hand phone, tidak lagi menggunakan kertas rekapan," jelasnya.
Dia berjanji akan menindak tegas penyakit masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. "Saya berjanji akan menindak tegas jika aksi judi Togel di wilayah saya," tandasnya seraya menambahkan, pihaknya suda mengantongi nama bandar yang dijadikan Target Operasi (TO) judi Togel. (fitri lumiu)

Jacko Makin Tersudut

Demo KNPI Sulut Kepentingan Sesaat

Manado, KM-
Demo di PLN Wilayah Suluttenggo, Selasa 29 Oktober lalu yang dipimpin Ketua DPD KNPI Provinsi Sulut, Jackson Kumaat (Jacko), rupanya memiliki cerita sendiri. Dari informasi yang berhasil dirangkum Koran Manado menyebutkan, demo tersebut diduga berlatarbelakang sakit hati.
Pasalnya, 28 Oktober lalu, Kumaat tidak diakomodir menjadi komandan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah di Kantor Gubernur. Kumaat akhirnya memilih menggelar upacara di Sekretariat KNPI Sulut bersama sejumlah orang-orang dekatnya.
Menanggapi hal itu, pengamat pemerintahan dan politik Sulut Taufik Tumbelaka menilai, KNPI Sulut seharusnya tidak perlu meributkannya, apalagi sampai menggelar demo.
“Sebenarnya ini tidak perlu diributkan. Dan jika alasan dan dugaan itu benar, tentu sangat disayangkan. KNPI seharusnya lebih fokus pada masalah kepemudaan bukan demo yang tidak substansial. Sebab masih banyak masalah kepemudaan di Sulut yang harus diselesaikan. Jangan terjebak masalah perbedaan kemudian menjadi ribut, sampai menggelar demo,”ujar Tumbelaka.
Dia juga mengatakan, sebenarnya apa hubungannya KNPI Sulut dengan Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, peringatan Hari  Sumpah Pemuda itu bukan hanya milik KNPI namun masih banyak pemuda-pemuda di Sulut.
“Yang paling penting itu sebenarnya semangat kita sebagai pemuda dalam memaknai Hari Sumpah Pemuda,” tegas Tumbelaka.
Terkait demo di PLN, Tumbelaka tidak terlalu permasalahkan. Namun kata dia, demo tersebut bukan persoalan penting yang harus diperjuangkan KNPI yang dipimpin Jacko.  
“Sekali lagi saya katakan, masih banyak persoalan pemuda yang lebih penting yang harus diperjuangkan KNPI. Kalau kita demo hari ini kemudian besoknya tidak, sama juga bohong. Dan kenapa baru sekarang? Sementara persoalan pemadaman listrik itu sudah berlangsung lama. Jadi jangan salahkan jika ada yang berpikir kalau demo kemarin itu hanya kepentingan politik dan kepentingan sesaat,”tandasnya.
Pernyataan lain yang makin sudutkan demo KNPI yang dipimpin Jacko, datang dari Ketua Forum Generasi Muda Tombariri, Jhon Pangemanan, menyebutkan, tidak ada salahnya jika elemen masyarakat Sulut menggelar demo, termasuk wadah organisasi kepemudaan sekelas KNPI.
Hanya saja, aksi demo jangan dilakukan hanya atas dasar untuk mencari popularitas segelintir oknum, yang kemudian memanfaatkan wadah organisasi. Lanjut dikatakannya, hal yang diangkat memang menyangkut dinamika yang terjadi di Sulut. Tetapi, seharusnya KNPI harus ikut pula memberikan solusi serta ikut proaktif terlibat langsung menangani permasalahan yang ada.
“Lebih bijak jika KNPI Sulut ikut memberikan sumbangsih bagaimana mencarikan serta menerapkan solusi atas hal yang dipersoalkan. Jangan hanya sekedar demo, kemudian tindak lanjutnya tidak ada. Hal-hal seperti ini yang mengindikasikan jika aksi demo hanya dilakukan untuk mencari popularitas yang semakin memudar,” kata dia.
Diingatkan pula, banyak persoalan sosial yang menghantui generasi muda dan seharusnya dikritisi oleh KNPI Sulut. Diantaranya, masalah pengangguran, trafficking, penyalahgunaan narkoba  dan alkohol, seks bebas yang bermuara pada tingginya HIV-AIDS serta lainya. “Secara substansial, KNPI harusnya menyikapi hal-hal kepemudaan seperti itu,” ujarnya.(donal/jeffrie)

Demo KNPI Sulut Sudah Tepat Sasaran

Tuai Apresiasi Warga 

Manado, KM-
Aksi damai Pengurus DPD I KNPI Sulut yang melakukan unjuk rasa ke PT PLN Suluttengo dan Pertamina Manado mendapatkan apresiasi. Aksi ini dinilai sebagai pergerakan massa demi memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.
Ronald Marcus Ketua Ormas Gerakan Pengawal Aspirasi Masyarakat (Gempar) Sulut kepada wartawan menuturkan demo ke PLN dan Pertamina sudah tepat sasaran. Menurutnya kedua perusahaan negara ini harus diingatkan soal sering padamnya listrik dan kelangkaan bahan bakar minya agar kinerja mereka berjalan optimal.
"Masyarakat yang menikmati pelayanan PLN dan Pertamina jadi masyarakat juga yang bisa menilai termasuk KNPI. Kalau misalnya pelayanan mereka tidak dibayar dengan uang oleh masyarakat wajar kalau tidak ada demonstarsi," ucap aktivis nelayan dan tokoh pemuda ini, Rabu (30/10).
Allen Victor warga di Kelurahan Wenang Selatan juga sangat setuju dengan demo KNPI yang dilakukan dalam rangka Sumpah Pemuda ini, Selasa (29/10) lalu. "Pertamina dan PLN memang harus dikritik dan diberi saran oleh masyarakat dan KNPI Sulut terkait dengan pelayanan mereka," tandasnya.
Sementara itu Waket I DPD I KNPI Sulut Stevi Suawa menuturkan massa yang datang berdemo bukan hanya dari pengurus organisasi ini namun juga ada dari warga yang merasa terganggu dengan pelayanan PLN dan Pertamina. "Jadi ini adalah pergerakan masa," katanya.
Menurutnya kritik yang dilayangkan beberapa tokoh pemuda terkait demo KNPI Sulut ini yang mengatakan sudah ada kepentingan di dalam aksi unjuk rasa ini ditanggapi positif oleh Stevi. "Ini merupakan masukan bagi kami apabila dikritik agar kami terus memperjuangkan  nasib masyarakat," katanya.
Ia mengajak kepada pengeritik agar bersatu memperjuangkan nasib masyarakat.  "Jangan hal-hal positif ini dijadikan polemik lagi," pungkas Stevi. (Jeffrie Montolalu)

2013, Tapal Batas Tuntas

Sembilan Kabupaten Kota Duduk Bersama

SEKPROV Sulut Ir SR Mokodongan saat membuka Rakor penegasan batas
daerah secara pasti di lapangan, Rabu (30/10) kemarin di Manado.(foto onal/km) 

Manado, KM-
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam menyelesaikan persoalan tapal batas antar Kabupaten dan Kota terus dilakukan. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya rapat koordinasi (Rakor) penegasan batas daerah secara pasti di lapangan, yang melibatkan 9 Kabupaten dan Kota, Rabu (30/10), di Manado.  
Sekprov Sulut, Ir SR Mokodongan yang membuka Rakor tersebut mengatakan, pemerintah Kabupaten Kota diharapkan, segera menuntaskan penyelesaian batas antar daerah masing-masing.
“Rakor ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi dalam menyelesaikan batas wilayah. Oleh karena itu, saya mengajak pejabat di daerah memiliki sikap negarawan,”ujar Mokodongan.
Rakor yang diikuti para Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kabag Pemerintahan serta para Camat di Minahasa Tenggara, Minahasa, Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Bolmong Utara, Bolmong, Kota Kotamobagu 
“Saya mengajak para Asisten Pemerintah dan Kesra, Kabag Pemerintahan dan Camat  dapat melibatkan orang-orang tua untuk menanyakan kepada mereka dalam menyelesaikan  batas antar daerah, sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat,”ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintah dan Humas, Dr Noudy Tendean yang melaporkan kegiatan mengatakan, tujuan rakor tersebut dalam rangka mempercepat penyelesaian penegasan bata daerah antar Kabupaten Kota. 
“Sampai saat ini masih ada 18 sekmen (titik penyelesaian) yang sementara di tuntaskan pemprov sulut yaitu enam segmen proses Permendagri, enam segmen proses pelacakan dan pemasangan pilar, lima segmen dalam proses survey serta satu segmen sudah ada Permendagri,”jelasnya.
Rakor kali ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan pemateri Kasubid batas antar daerah Ditjen PUM, Ir. Wardani MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Edwin Silangen.(donal taliwongso)