Ribuan Anggota PDI Perjuangan Putar Haluan

FREDDY Sualang disetiap kesempatan selalu mendamping calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa,
Hangky Arther Gerungan dan Recky Jeneman Montong (HAG-RJM).(foto dok)

 Bersatu Dukung HAG-RJM
Sualang: Pendukung Saya Masih Sangat Banyak

Manado, KM-
Ribuan anggota dan kader serta simpasitas PDI Perjuangan di Sulawesi Utara ternyata masih sangat loyal dan kagum dengan sosok pejuang partai Freddy Harry Sualang (FHS). Buktinya, semenjak menyatakan sikap mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan dan Recky Jeneman Montong (HAG-RJM), ribuan anggota kader dan simpatisan PDI Perjuangan di Minahasa langsung putar haluan.
Sualang dinilai banyak anggota partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini, memiliki semangat juang sama seperti Soekarno, ayah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kegigihannya mempertahankan kebenaran sudah teruji disaat dirinya membawa panji PDI di masa orde baru. Kini PDI yang berevolusi menjadi PDI Perjuangan, makin berkibar di tanah Minahasa berkat tangan dingin Sualang.
Kini sikap Sualang mendukung HAG-RJM membuktikan dirinya masih mencintai kebenaran untuk pembangunan. Baginya, perubahan di Minahasa harus dimulai dari sekarang bersama pilihannya.  Sualang ternyata tidak sendiri, ribuan anggota, kader dan simpatisan PDI Perjuangan ternyata ikut membela panji HAG-RJM. Hal ini terlihat disaat Sualang turun lapangan melakukan sosialisasi ke masyarakat bersama HAG-RJM.
Wakil Gubernur dua periode ini pun mengakui hal itu. Keikutsertaan ribuan anggota dan kader PDI Perjuangan menunjukkan kalau partai yang dia besarkan itu masih memiliki etika dan moral berjuang mempertahankan kebenaran.
“Saya sudah turun di beberapa tempat di Minahasa bersama HAG-RJM, dan ternyata masih banyak ada ribuan anggita, kader dan simpatisan PDI Perjuangan memiliki pandangan yang sama dengan saya, yakni mendukung HAG-RJM,”ujarnya, Senin (12/11) kemarin.
Loyalitas pendukung setianya itu, mendapat apreseasi paling tinggi dari Sualang. Dia menilai, kerinduan ribuan mengikutnya untuk terus bersama-sama dengannya harus tetap dibina dan dijaga.
“Saya akan terus bersama-sama dengan mereka. Kebersamaan ini akan terus dipupuk dan dipelihara,”kata Sualang.  
Dia juga mengatakan, melihat kondisi dan dukungan yang begitu besar kepada dirinya, membuat Ketua non aktif DPD PDI Perjuangan Sulut ini, sedikit mengurungkan niat untuk mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya.
“Ini demi menjada solidalitas saya dengan ribuan pendukung saya. Demi menjaga soliditas saya dalam mendukung HAG-RJM. Sekaligus untuk memberikan perubahan yang sesungguhnya di Minahasa bersama dengan pilihan saya,”ucapnya.
Sebelumnya juga, dukungan dan loyalitas terhadap Sualang sudah terlihat jauh-jauh hari, dimana sejumlah anggota, kader dan pengurus partai terus memberikan dukungan kepada Sualang karena mendukung HA-RJM. Salah satunya, Ketua PAC Kakas Induk, Stevie Maindoka.
“Kami tetap setia dengan Sualang. Sebab ketokohannya menjadi panutan bagi kami untuk mengabdi kepada partai,”ujar Maindoka.
Menurut Maindoka, apa yang sering dilakukan oleh Sualang dalam membesarkan partai, selalu berpegang pada ajaran Soekarno.
“Hal itu kami sangat mengetahuinya,”tandasnya belum lama ini.(onal/timkm)

Damongilala Ngotot Pakai PDIP

Jeremia Damongilala

Ratahan, KM -
Demi mendapatkan legitimasi kendaraan politik untuk maju bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) 2013 mendatang, Wakil Bupati Mitra, Jeremia Damongilala dikabarkan mulai melakukan pendekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Informasi terkait pendekatan Damongilala ke PDI Perjuangan itu, diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Mitra, James Sumendap, ketika diwawancarai sejumlah wartawan di Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Mintra, Senin (12/11).
“Pak Jeremia Damongilala, secara langsung sudah menyampaikan niatannya untuk maju lewat PDI Perjuangan,” ungkap Sumendap.
 Menurut Sumendap pada prinsipnya PDI Perjuangan sudah memiliki mekanisme yang jelas terkait penentuan kandidat yang akan diusung bertarung dalam sebuah Pemilukada, sehingga setiap bakal calon yang berminat maju lewat PDI Perjuangan, akan diseleksi sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Setiap bakal calon tentu harus mengikuti aturan main yang ada di partai,” tegasnya.(tim km)

Dana Pengamanan-Panwas Tak Kunjung Cair

Kas Pemkab Diduga Kosong
Tondano,KM -
Tak kunjung direalisasikannya dana pengamanan 1,5 Miliar kepada pihak Polres Minahasa dan Dana Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menimbulkan spekulasi dari berbagai kalangan.Diduga belum di salurkan dana tersebut karena kas Pemkab Minahasa kosong.
“Kami curiga kas Pemkab lagi kosong dan mungkin dana pengamanan dan dana panwas sudah dipakai untuk kepentingan salah satu calon Bupati. Masa sampai hari ini belum cair, apalagi hari pemungutan suara sudah tidak sampai sebulan lagi,”sindir Marcel Wolayan tokoh pemuda Minahasa.
Senada diungkapkan Personil DPRD Minahasa,Dharma Palar.kepada harian ini mengatakan dana Panwas dan dana Pengamanan seharusnya sudah cair karena tidak ada masalah lagi dengan APBD-P.
APBDP sudah di setujui Gubernur bulan lalu, kenapa belum cair. Ini patut dipertanyakan dan kami minta Pemkab harus secepatnya merealisasikan,” ujar personil DPRD dari PDIP tersebut.
Sementara Kepala Dinas PPKAD Minahasa Drs Ronny Manus juga belum berhasil dikonfirmasi.(fernando kembuan)

Jadwal Kampanye Hari Minggu Dikritik

Tondano, KM -
Penetapan jadwal kampanye pada hari Minggu mendapat kritik kalangan gereja. Pantas kalau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa mendapat sorotan sejumlah kalangan.
KPUD Minahasa dinilai tidak menghargai umat Kristen, pasalnya sedikitnya telah diteapkan dua hari tahapan kampanye yang jatuh pada hari Minggu.
Salah satu personil DPRD Minahasa, Yanny Marentek Kepada wartawan, Senin (12/11) kemarin, mempertanyakan jadwal yang telah ditetapkan KPUD Minahasa.
Menurutnya, KPUD Minahasa sebenarnya harus memikirkan sebelumnya dalam menetapkan hari kampanye.
“Secara pribadi saya tidak terima jadwal kampanye pada hari Minggu. Itu karena kita tahu hari Minggu itu hari ibadah umat kristen, jadi sangat disayangkan hari Minggu ada jadwal kampanye,” tandasnya.
Hal serupa diutarakan Hendra Monangin STh salah satu tokoh pemuda Langowan. Kata dia, pihaknya menyayangkan penetapan jadwal kampanye KPUD Minahasa yang jatuh hari Minggu.
“KPUD harusnya menghormati hari Minggu untuk ibadah umat Kristen. Hari Minggu hari kita untuk Tuhan, jadi secara pribadi kami tidak menerima jadwal kampanye pada hari Minggu,” ujarnya.
Sementara Ketua KPUD Minahasa Meidy Tinangon MSi menuturkan, penetapan jadwal sudah menjadi kesepakatan bersama KPUD, Panwaslukada, dan Polres Minahasa, serta ditetapkan dalam SK penetapan tahapan jadwal kampanye.
“Memang sebelumnya telah kami pikirkan hal ini, namun setelah dihitung-hitung dari hari-H pemilihan, maka hari pertama kampanye tepatnya penyampaian visi-misi itu jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Nopember. Tidak hanya itu, sesuai undang-undang ketentuan hari kerja KPU itu adalah hari kalender,” terang Tinangon sembari menambahkan, pihaknya mempertimbangkan jam ibadah gereja. Jadi tidak akan bertabrakan dengan jadwal jam ibadah, baik pagi siang maupun malam.
Sebelummnya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPUD Minahasa, jadwal kampanye yang jatuh pada hari Minggu, diantaranya Minggu (25/11) yakni pemaparan visi dan misi para calon dan Minggu (2/12) yakni debat pasangan calon.(fernando kembuan)

Chandra Tewas Setelah Tombak Menembus Dada Kiri

Chandra Tewas Setelah Tombak Menembus Dada Kiri

Tarkam Pecah di Kotamobagu
1 Tewas, 3 Warga dan 2 Aparat ‘Tumbang’

Kotamobagu, KM-
Perkelahian antar kampung (Tarkam) pecah di wilayah Kota Kotamobagu tepatnya antara Desa Poyowa Kecil dan Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, sekitar pukul 23.30 wita, Minggu (11/11) malam. Dalam bentrokan tersebut, tiga warga tumbang, terkena peluru karet dan batu, Et Gonibala (22), Handi Bono (20) Rio Mongilong (19), dan dua anggota Polres Bolmong, Brigadir Erik yang terkena batu di bagian mata kiri serta Brigadir Awaludin Paputungan, yang terkena lemparan batu di dada.
Parahnya lagi, satu warga Poyowa Kecil tewas, diduga kena tumbak di dada sebelah kiri, yang teridentifikasi bernama Chandra Suoth (17) warga Desa Poyowa Kecil yang juga siswa SMKN 1 Kotamobagu.
Informasi yang berhasil dirangkum wartawan koran ini menyebutkan, kejadian bermula saat sekelompok pemuda dengan menggunakan motor diduga dari Kelurahan Mengondow, berteriak di wilayah Desa Poyowa Kecil.  Aksi ini, langsung memicu kelompok pemuda Desa Poyowa Kecil keluar rumah dan berlari mengejar para pelaku.
Ternyata di wilayah perbatasan sejumlah pemuda Kelurahan Mengondow juga sudah siap menyambut kedatangan pemuda Poyowa Kecil. Hasilnya, aksi ‘baku lempar batu’ diantara kedua kelompok pemuda tak bisa terhindarkan.
Aparat Polres Bolmong yang mendengar kejadian tersebut, bergegas turun ke lokasi kejadian. Sayangnya, aksi baku lempar bukannya mereda justru semakin menjadi. Bahkan lemparan batu berbalik mengarah ke sejumlah aparat yang berupaya melakukan peleraian.
Brigadir Awaluddin Paputungan, jatuh terkapar setelah terkena lemparan batu di dada kiri, sedangkan Brigadir Erik yang berupaya menyelamatkan Brigadir Awaluddin ikut terkapar, setelah sebuah bongkahan batu mendarat tepat di mata kanannya. Aksi masa yang semakin anarkhis akhirnya membuat aparat mengambil tindakan represif dengan menembakan flash ball (gas airmata) untuk memukul mundur warga dari Poyowa Kecil yang saat itu, berjumlah kurang lebih 500 orang dan sudah tergabung dengan Desa Motoboi Kecil.
“Sebelumnya, torang pe tamang lei dorang da tikam deng forok (Garpu, red) di bagian paha kanan. Waktu itu, dia da mo beli bakso di Kelurahan Mongondow,”ujar sejumlah warga Poyowa Kecil.
Tiga warga lainnya ikut jadi korban penembakan dari aparat kepolisian, masing-masing, Et Gonibala (22), kena tembak dengan peluru karet di bagian pantat, Handi Bono (20) kena tembak dengan peluru karet, di bagian pundak belakang, dan Rio Mongilong (19) kena tembak di bagian paha kanan.
Saat beberapa masa berhasil di lerai, belakangan di ketahui salah seorang warga Desa Poyowa Kecil tewas diduga kena Tombak di dada sebelah kiri, yakni  Chandra Suoth (17) yang masih tercatat sebagai siswa SMKN 1 Kotamobagu.
Wakapolres Bolmong Kompol Rustanto ketika dikonfirmasi mengatakan kalau korban meninggal, sudah di bawa ke RSUP Prof Kandow di Manado untuk dilakukan otopsi.
“Korban masih menunggu hasil otopsi, namun di duga kuat terkena tombak, serta untuk ke dua korban dari pihak kepolisian sementara di rawat di RSUD Datoe Binangkang, yang satunya di rujuk di Manado, dan tiga korban penembakan di duga akibat kena peluru nyasar,” ujarnya, seraya menambahkan kalau anggota kepolisian hanya dipersenjatai dengan peluru karet, dan flash ball.(Mg1/Erwin)

Jual Beli Lahan di Areal PT JRBM, Bakal Jadi Kasus Baru

LOKASI Tambang PT J Resources blok bakan yang menjadi sengketa kepemilikan warga.

Molibagu,KM –
Persoalan pembebasan lahan dan ganti rugi tanaman di areal rencana lokasi penambangan bahan galian emas oleh PT. JResources Bolaang Mongondow (JRBM), hingga kini masih terus dipersoalkan oleh sejumlah kalangan.
Hasil investigasi Koran Manado, serta pengakuan dari sejumlah warga pemilik lahan mengku, proses ganti rugi tanaman yang dilakukan pihak perusahaan terkesan menyudutkan para pemilik lahan.
Bahkan, sejumlah warga menuturkan, ada beberapa lahan milik warga dibeli perusahaan kepada orang yang salah. Dimana bukan pemilik sebenarnya yang mendapat konpensasi ganti rugi, melaikan warga yang bukan pemilik lahan sebenarnya.
“Ada sejumlah lahan yang dibeli oleh perusahaan kepada pihak yang salah. Bukan kepada pemilik sebenarnya,” ujar beberapa warga yang enggan namanya disebut.
Sementara itu, persoalan tapal batas antara Bolmong Induk dan Bolsel, hingga kini belim juga tuntas. Konsultan yang dikirim oleh Kemendagri melalui Dirjen PUM, belum selesai melakukan survey, sudah kembali dan meninggalkan pekerjaan mereka.
Akibatnya, tapal batas antara dua Kabupaten ini, belum bisa ditentukan. Namun, sayangnya dengan berdalih Kontrak Karya (KK), pihak perusahaan terus melakukan aktivitas mereka tanpa memperdulikan berbagai persoalan yang ada.
Bahkan, saat ini pembuatan areal Leach Pad atau areal untuk melakukan produksi emas sudah dilakukan pihak JRBM. Itu artinya, lahan yang ada di areal tersebut, sudah dibebaskan.
Sementara itu, Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu SIP, pada sosialisasi yang dilakukan JRBM di aula kantor Bupati pada Kamis (1/11) lalu, sempat menyentil sikap perusahaan-perusahaan yang memegang izin kontrak karya.
“Penyakit perusahaan dimana-mana , karena memegang izin kontrak karya, tidak mau lagi berkordinasi dengan daerah,” sindir Mayulu.
Mayulu juga sempat menyinggung persoalan ganti rugi tanaman yang ada di areal pertambangan tersebut. Menurut om Oku, sapaan akrabnya, jika Pemerintah Daerah  (Pemda) Bolsel, ingin mengangkat kasus ini, maka ini adalah kasus besar. Dimana Pemerintah Desa di wilayah Bolmong, sudah mengeluarkan Kart  (Surat dan gambar,red) Desa, kepada orang perseorangan. Padahal wilayah itu masuk daerah Bolsel.
“Ini kasus besar jika pemda Bolsel ingin mengangkatnya. Padahal tapal batas belum tuntas,” tegas Mayulu.
Menyikapi pernyataan Bupati, sejumlah aktivis pemerhati Bolmong Raya ikut mendukung. Seperti dikatakan Erwin Makalunsenge, bahwa persoalan batas wilayah sangat penting untuk kelangsungan kegiatan perusahaan. Bagaimana bisa belum jelas tapal batas, tapi perusahaan sudah membayar ganti rugi tanaman.
“Kalau benar masuk Bolsel, maka ini adalah persoalan besar. Sebab, konpensasinya sudah dibayarkan ke warga,”cetus Makalunsenge. (Tox)

Sibuk Urus Parpol, Agenda DPRD Molor

Kotamobagu,KM - 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu sudah seminggu tidak melakukan agenda pembahasan. Padahal, ada beberapa agenda kemasyarakatan yang begitu penting. Diantaranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) belum dilakukan pembahasanya.
Hasil pantauan harian ini, terlihat kesibukan anggota legislative hanya pada Partai Poltik (Parpol) masing-masing jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemelihan Legislatif. (Pileg) 2014 mendatang.
“Dorang Hanya sibuk urus Partai sedangkan kepetingan Rakyat Dorang so Lupa akang,”ujar warga yang tak mau namanya di publikasi.
Sekretaris DPRD Kotamobagu, Drs  Irianto Patricia Mokoginta ketika dikonfirmasi mengatakan, para legislator belum memiliki agenda pembahasan baik Ranperda atau pembahasan lainnya. “Belum ada, yang kedepan mungkin pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS,red),” ujar  Irianto, Senin (12/11) kemarin.
Irianto juga mengatakan, bahwa Badan Musyawarah (Banmus) belum mengagendakan pembahasan KUA PPAS.
“Belum ada Rapat banmus untuk menentukan pembahasan KUA PPAS. Saat ini aleg masih mempelajari draf KUA PPAS ,” tambah Mantan Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu ini.
Disisi lain Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Dan Legislatif (LPKEL), Efendy Abdul Kadir mengatakan, kinerja para legislative bukan memintingkan kepentingan rakyat tetapi sibuk dengan urusan politik.
“Saat ini mereka lebih mementingkan urusan poltik ketimbang urusan kerakyatan. Dan saya pemantau kinerja eksekutif dan legislative berharap agar para Aleg dapat Konsen terhadap urusan Rakyat bukan lebih mengutaman Kepentingan yang lain, Karena semua ini  demi kepantingan Rakyat Kota Kotamobagu Nantinya,”ujar Ending.(Mg1/Erwin)

Boltim Upayakan 2013, Ada Penerimaan CPNS

Melsij Reefon Alung SE

Boltim, KM-
Sepertinya harapan warga yang hampir dua tahun menantikan penerimaan CPNS tidak akan terpenuhi dalam waktu dekat. Pasalnya, Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) akan menerima calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim, Melsij Reefon Alung SE saat dikonformasi, membenarkan hal tersebut.
Alung mengatakan Boltim akan melakukan penerimaan CPNS pada 2013 nanti.
“Penerimaan CPNS nanti pada 2013. Tapi kemungkinan satu atau dua minggu ini kepala bidang satu akan mengusulkan semuanya ke pusat (Menpan),” ujar Alung, Senin (12/11).
Alung menjelaskan, proses perekrutan akan dilakukan setelah moratorium penerimaan CPNS akan berakhir Desember nanti. Untuk itu pihaknya akan memasukkan Analisis Jabatan (Anjab) penerimaan CPNS ke pusat agar dapat diketahui berapa formasi yang akan diterima.
“Setelah Anjab dilaporkan ke pusat, kita akan mengetahui berapa banyak yang akan diterima,” jelas Alung.
Alung menuturkan, dalam Anjab akan ada analisis beban kerja, pendistribusian dan peta CPNS di Boltim sebab kalau tidak dimasukkan maka pihaknya tidak bisa melakukan penerimaan CPNS.
“Dari anjab akab diketahui berapa tiap tahun yang kita terima,” katanya.
Alung juga mengatakan, hingga kini Boltim baru memiliki 1663 PNS padahal idealnya Boltim harus memiliki 2400 PNS. Sebab itu pihaknya akan melakukan penerimaan CPNS ke depan demi pelayanan prima terhadap masyarakat.
“Kita membutuhkan tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan,” ungkap Alung. (Ismail Mokodompit)

Rp 4 M TAPD Realisasi

Minut, KM
Penghormatan atas kinerja para perangkat desa yang terus diperjuangkan DPRD Minut dalam bentuk Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPD), akhirnya berhasil dengan mulus.
Dimana, hasil kerja keras DPRD Minut dibawah pimpinan Berty Kapojos dan dibawah kendali Komisi A DPRD berbuah manis. Wujudnya, aparat desa yang tersebar di Kabupaten Minut, pada 116 desa, dalam minggu ini sudah bisa merasakan apa yang menjadi hak mereka.
“Dana sebesar Rp4 milyar sekarang sudah berada di bank, dan tinggal menunggu disalurkan dalam waktu dekat ini,” tutur Wowiling diamini Kapojos dan dua Wakil Ketua DPRD Ruddy Kululu dan Indrakusuma Oley, kemarin.
Ditambahkan Wowiling, tentu dengan akan terbayarnya TAPD ini, maka kinerja para perangkat atau aparat desa harus lebih bekerja dengan baik.
“Jangan sia-sia kan perjuangan dewan, dan nantinya dana ini tiap tiga bulan terealisasi,” pungkas Wowiling. (hendrasamuel)

SHS Puji Singal di Perayaan HKN se-Sulut

Sukses Angkat Kesehatan Minut
Minut, KM
Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2012 ke-48 tingkat provinsi berlangsung di Minahasa Utara (Minut), Senin (12/11) kemarin. Menariknya, Bupati Drs Sompie SF Singal MBA menuai pujian dari orang nomor satu di Sulut, Gubernur DR SH Sarundajang. Pasalnya, bersamaan dengan perayaan HKN, prestasi kembali diukir Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA, dengan mendapat penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada (MKBH), yang akan diserahkan langsung Menteri Kesehatan, pukul 19.00 WIB waktu Jakarta kemarin.
“Tema yang diangkat, sepertinya telah diterapkan di Minut. Saya (SHS) bangga dengan prestasi yang diraih Bupati Minut, yang mampu menciptakan kepedulian dalam masalah kesehatan, sehingga berhasil meraih penghargaan MIS,” tutur SHS, usai membacakan amanat Menteri Kesehatan.
Sementara dalam menyampaikan sambutan Menteri Kesehatan, Gubernur Sulut DR SH Sarundajang mengatakan, hari kesehatan nasional ini harus dijadikan barometer dalam peningkatakan kesehatan, sebab Sulut saat ini merupakan peringkat kedua index kesehatan di Indonesia. Di satu sisi, Menurut Kadis Kesehatan Sulut dr Maxi Rondonuwu, HKN bisa menjadi atmosfir yang positif dalam meningkatkan kesehatan, dan bidang kesehatan itu memiliki multi deminsi, yang kalau sudah ada peningkatan bisa diikuti sektor lain. Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA dan Kadis Kesehatan Minut dr Sandra Rotty menyambut positif kegiatan HKN ini, dan Perayaan HKN ke 48 ini juga dirangkaikan dengan penerimaan penghargaan bagi tenaga-tenaga medis di Sulut yang diserahkan langsung gubernur. Sendirinya, pesta tahunan kesehatan ini, mengambil tema Indonesia Cinta Sehat, Ibu Selamat Anak Sehat, sekaligus dirangkaikan dengan hari Cuci tangan pakai sabun sedunia dan hari osteoporosis nasional.(hendrasamuel)

Pemkab-Dekab Sorong Pelajar Pemerintahan Tomohon

Tomohon, KM -
Pemerintah Kota Tomohon menerima kunjungan kerja dari perwakilan anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Senin (12/11) kemarin.
Eksekutif dan legislative Sorong diterima di aula lantai III Pemkot Tomohon oleh Assisten III Pemkot Tomohon Ir Ervinz D Liuw MSi didampingi Kadis Pariwisata Drs Gerardus E Mogi, Kadis Perindag AJ Tulus SH, dan Kabid Pendapatan Dinas PPKAD Iren Podung Spi MSi.
Kunjungan kerja delegasi legislative dan eksekutif Pemkab Sorong dipimpin Max Izaak Fonataba SEMSi yang juga Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sorong.
Menurut Fanataba, tujuan kedatangan mereka ke Kota Tomohon adalah untuk mengenal lebih jauh tentang keberadaan Pemerintahan Kota Tomohon mengenai bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat di dalamnya terkait industri dengan pasar tradisionalnya.
Kunjungan para tamu dari Papua ini, dijelaskan Assisten III Pemkot Tomohon Ervinz D Liuw soal keberadaan Holtikultura dan Florikultura serta pasar tradisional, wisata dan juga keberhasilan-keberhasilan lain yang ditoreh Pemerintah Kota Tomohon.
Disela-sela kunjungan, Pemerintah Kota Tomohon menyerahkan cendera mata kepada Pemkab Sorong, begitu juga sebaliknya dilakukan saling tukar cendramata.(yongkie sumual)

TGR 3,2 Miliar Pemkot Tomohon Diusut

Drs AW Uguy MSc

Tomohon, KM –
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan Pemkot TOmohon tahun anggaran 2011 lalu, berimbas pada proses  hukum.
Kepolisian langsung melakukan upaya pengusutan dugaan kerugian negara tuntutan ganti rugi RP3,2 miliar yang dialami Pemkot Tomohon. Pasalnya, batas waktu yang ditetapkan sudah selesai namun TGR belum juga diselesaikan.
Pihak-pihak yang terkait TGR mulai ditangani penyidik kepolisian. Dan itu dibenarkan Kepala Inspektorat Kota Tomohon Drs AW Uguy MSc, bahwa polisi benar menindak lanjuti temuan tuntutan ganti rugi (TGR) yang sudah melewati batas waktu.
“Pihak-pihak terkait sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait TGR yang belum di penuhi. Jika TGR belum direalisasikan, maka bisa saja berdampak proses hukum kepada bersangkutan,” ujar Uguy.
Lanjutnya lagi, kepolisian hanya sebatas memeriksa temuan BPK RI tahun anggaran 2011 saja.
Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) DR Arnold Poli SH MAP yang juga Sekdakot Tomohon dikonfirmasi terkait TGR yang dapat berimplikasi hukum mengatakan.
“Setelah di cek kepada para pejabat terkait TGR, mereka mengatakan temuan tersebut tidak digunakan pribadi mereka,” pungkas Poli.(yongkie sumual)

APBD-P Distanakan Melejit Rp4,8 Miliar

Tomohon, KM –
Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Kota Tomohon ternyata tidak serta merta melaksanakan himbauan Walikota Jimmy Eman soal penghematan anggaran.
Terbukti belanja Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distanakan) Kota Tomohon dipimpin Ir Jemmy Matindas terjadi peningkatan jauh.
Jika di APBD Induk 2012 hanya Rp2,2 miliar, namun APBD Perubahan tahun 2012, meningkat drastis menjadi Rp4,8 miliar.
Alokasi anggaran diperuntukkan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sekitar Rp109 juta, pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija anggaran sekitar Rp247 juta, juga pengembangan diversifikasi tanaman Rp59.
Selain itu, belum lagi anggaran untuk pengembangan pertanian pada lahan kering sekitar Rp306 juta, serta biaya pembibitan Rp275 juta.
Pun begitu, masih ada biaya lain seperti peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan dan pertanian Rp2,5 miliar, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 153 juta, juga program produktivitas dan mutu produk pertanian pendamping DAK Rp881, serta pengembangan pertanian pada lahan kering pendamping DAK Rp 247 juta.
Sementara Koordinator TCW Kota Tomohon Ever Ponggawa tegas mengatakan, ploting anggaran tersebut sebaiknya dilaksanakan tepat sasaran. Kenaikan anggaran beberapa item di Distanakan, nilai dia, pengelolaannya perlu tranparan juga harus diawasi seksama.
Sementara Kadis Distanakan hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini.(yongkie sumual)

Pedagang Siap Duduki Pemkab Minahasa

Pasar Modern Dinilai Mubasir
Tondano, KM -
Usai dibangun, pasar Modern Tondano tak kunjung dioperasikan meski sudah diresmikan Bupati Minahasa, Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR) belum lama ini.
Pedagang yang tergabung dalam asosiasi pedagang pasar Tondano merasa resah. Mereka berencana melakukan demo besar-besaran kepada Pemkab Minahasa menuntut dioperasikannya pasar yang dibangun bandrol Rp9 miliar.
Para pedagang juga akan meminta Kepala Dinas Pasar Tondano JL Languju untuk diberhentikan dari jabatannya.
“Kami meminta Pemkab Minahasa segera mengoperasikan pasar Tondano dalam minggu berjalan ini. Jika tak difungsikan, kami akan menduduki Kantor Bupati Minahasa,” sembur Rusli Pikoli, Ketua asosiasi pedagang pasar Tondano kepada wartawan, Senin (12/11)kemarin.
Lanjut dia, pedagang bosan mendengar janji-janji Pemkab Minahasa terkait dengan pengoperasian pasar tersebut. Apalagi kondisi tempat dagang sekarang ini sudah tidak layak lagi.
“Kami juga meminta segera mengganti Kadis Pasar yang tidak ada perhatian kepada para pedagang,” tandas Pikoli.
Kabag Humas Pemkab Minahasa Vicky Tanor MSi dikonfirmasi harian ini mengatakan, pihaknya meminta para pedagang untuk bersabar. Belum dioperasikan pasar tersebut dikarenakan masih akan dibuat pelataran pasar sebagai penunjang pengoperasian pasar tersebut.
“Kami berharap pedagang bersabar. Karena masih akan dibangun pelataran,” ujar mantan camat Pineleng dan camat Likupang ini.(fernando kembuan)

T2: Tak Baik Ambil Hak Daerah Lain

Telly Tjanggulung

Ratahan, KM
Menanggapi sejumlah isu terkait polemik tapal batas antara Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim), Bupati Mitra, Telly Tjanggulung menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah itu kepada Pemerintah Provinsi serta kehendak masyarakat.
Kepada sejumlah wartawan, perempuan yang biasa disapa T2 itu, menegaskan, bahwa masalah tapal batas wilayah yang dialami Mitra dan Boltim, sebetulnya dapat diselesaikan dengan baik, apabila masing-masing pihak menghargai fakta sejarah dan bukti-bukti pendukung lainnya. “Pada pinsipnya tidaklah baik mengambil apa yang menjadi hak daerah lain,” tegasnya.
 Menurut Tjanggulung, tarik menarik masalah penetuan kordinat tapal batas itu, telah menimbulkan reaksi dan tanggapan berbagai pihak, termasuk warga Mitra yang ada disekitar wilayah perbatasan dengan Boltim. Dimana menurut isu yang berkembang, bahwa jika masalah tapal batas tak juga selesai dalam waktu dekat atau selesai tapi merugikan Mitra, maka masyarakat Mitra berencana memblokade akses jalan masuk wilayah mereka.
“Prinsipnya jika wacana itu benar muncul dari masyarakat, maka saya tidak akan menginterfensinya, karena masyarakatla yang paling tahu dimana dilayah mereka,” tandasnya.
 Tjanggulung ikut mengajak semua pihak untuk sama-sama berdoa agar Pemerintah Provinsi diberi hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keputusan yang diambil, benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kebenaran. “Saya berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat akal budi kepada Pemprov Sulut, agar keputusan yang diambil itu benar dan adil,” pintahnya. (tm/tim km)

Singh Jajaki Lokasi Syuting Bollywood di Sulut

Tawakan Pertukaran Pelajar dengan India

SELAIN lokasi syuting Bollywood, India juga menawarkan berbagai ide
untuk meningkatkan sector pariwisata. Nampak tarian Kathak yang menjadi tarian klassic  India.(foto ist)

Manado, KM-
Duta Besar India untuk Indonesia dan ASEAN Gurjit Singh bertemu Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang. Pertemuan ini juga dihadiri Wakil Duta Besar India Raveesh Kumar.  Banyak yang dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya adalah pertukaran pelajar anatar Sulawesi Utara dengan India.
‘’Beberapa Universitas telah menyatakan ketertarikan untuk mengirimkan pelajar maupun tenaga pendidik ke India,’’ jelas Gubernur.
Selain pendidikan, pemasaran pariwisata menjadi bidang lain yang dipertimbangkan. Dubes Singh berharap kedua pihak bisa bertukar ide untuk meningkatkan sektor pariwisata di kedua negara.
“Ada pontesi besar untuk menjual Sulut sebagai tujuan lokasi syuting Bollywood dan juga acara penghargaan film,’’ujar Gubernur.
Sementara itu, Duta Besar dalam kesempatan tersebut menyinggung tentang berbagai acara yang akan diadakan di Indonesia bulan Oktober-November untuk merayakan 20 Tahun Kerjasama Dialog ASEAN India.(onal)

Pangkas Pohon, PLN Diminta Berkoordinasi

Pemkot Dukung Program 3P
Manado, KM –
Kerjasama yang terjalin antara pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam melakukan penataan pohon penghijauan, diharapkan terus berlanjut.
PLN dengan program 3P yakni Penanaman, Pemeliharaan dan Pemangkasan, setiap saat selalu berkoordinasi dengan Pemkot Manado. Pasalnya, untuk melakukan pemangkasan tidak boleh sembarangan.
“Koordinasi yang dilakukan PLN biasanya melalui telepon selular. Pada saat melakukan pemangkasan, kami menurunkan petugas untuk mengawasi, sehingga pemangkasannya mengandung unsur estetika, bukan penggundulan,”ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manado Drs Frans Koagouw.
Lanjut dikatakan, pihaknya akan menghentikan pemangkasan yang dilakukan PLN, jika tidak berkoordinasi. Seperti contoh, tambah Koagouw, pemangkasan yang dilakukan di Kecamatan Wanea. Pihaknya, langsung memerintahkan untuk dihentikan.
“Pemangkasan di Wanea tidak ada koordinasi, sehingga petugas Satpol PP yang terdiri dari 6 regu berkeliling Kota Manado dalam rangka pengawasan dan pengendalian, langsung melarang pemangkasan pohon yang tidak masuk dalam wilayah koordinasi,”pungkas Koagouw.
Sementara, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, mengatakan sebelum melakukan pemangkasan, PLN wajib harus berkoordinasi lebih dulu dengan Pemkot Manado.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Manado tidak melarang kegiatan pemangkasan, tetapi harus dikoordinasikan terlebih dahulu oleh pihak PLN baik waktu pelaksanaan maupun lokasi pemangkasannya,”jelas Pangkerego.(jan torindatu)

Pergantian Kepsek SDN Kalasey Bernuansa Politis

Terjadi Penolakan Guru dan Siswa

Manado,KM—
Pergantian Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Minahasa yang digelar Dinas Dikpora dua pekan lalu terus mendapat penolakan oleh pihak guru dan siswa. Pasalnya, sebelumnya, SDN 4 Tondano juga melakukan hal yang sama pada dua pekan lalu. Kali ini, penolakan terhadap Kepsek yang baru terjadi di SD Negeri Kalasey Kecamatan Mandolang (Hasil Pemekaran dari Kecamatan Pineleng), dimana baik guru maupun siswa menolak Kepsek, yang baru dilakukan serah terima pada akhir pekan lalu.
Kepsek sebelumnya Harry D Wallah dinonjobkan dan menjadi guru Pembina di SD Inpres Kalasey sesuai SK Nomor 310/BM/X-2012 dan digantikan oleh Yul Waworundeng, yang sebelumnya Kepala SD Inpres Kalasey.
Waworundeng yang telah mengantongi SK Kepala SDN Kalasey mendapat penolakan keras baik guru maupun siswa di sekolah tersebut. Alasan penolakan terhadap Yul Waworundeng, menurut para guru di sekolah itu, karena Kepsek yang baru menjelek-jelekan Kepsek yang lama. Selain itu dia (Yul Warorundeng,red) memohon proposal untuk menjadi Kepsek di SDN Kalasey kepada salah satu anggota dewan. Pada poin ketiga pernyataan sikap, para guru di SDN Kalasey telah mengetahui karakter kepala sekolah yang baru, karena bertetangga dengan SD Inpres Kalasey jadi kami tahu persis Kepsek yang baru ini. “Saya seniri baru tadi menerima SK penempatan saya di SD Inpres sebagai guru bantu,” kata Wallah kepada wartawan, Senin (12/11).
Pergantian Kepsek dinilai oleh para guru SD Negeri Kalasey sangat tidak logis. Mereka menganggap, Harry Wallah merupakan Kepala Sekolah yang baik dan berhasil memajukan sekolah ini selama lima tahun. “Lihat saja hasil perjuangan yang dilakukan Pak Harry Wallah di sekolah ini sehingga sekolah ini sudah menjadi sekolah unggulan. Olehnya kami bersikap untuk menolak kedatangan Kepsek baru. Kami tidak terima dengan perlakuan ini,” tandas salah satu guru yang meminta namanya tak dikorankan.
Penolakan pergantian tersebut diwarnai dengan aksi demo para guru. Mereka menempelkan sejumlah famlet di lingkungan sekolah, yang bertuliskan menolak kepsek baru di depan sekolah dan di jendela-jendela ruang kelas. Sejumlah orang tua murid yang dimintai keterangan menilai bahwa pergantian Kepsek tersebut berkaitan dengan suhu politik menjelang Pilkada Minahasa yang akan berlangsung pada 12 Desember mendatang.
“Kami meminta jangan menyeret dunia pendidikan ke ranah politik, kasihan anak-anak kami yang bersekolah di sini, pasti mereka terganggu dengan kondisi seperti ini,” papar salah satu orangtua siswa.
Kepala Desa Kalasey Semuel A Lumi yang saat itu berada di SDN Kalasey kepada wartawan mengatakan, kami menghormati keputusan bupati, namun kebijakan yang dilakukan kurang bijaksana, karena dalam suasana menjelang Pilkada. Jadi kelihatan publik pergantian kepsek ada nuansa politik. Tapi keputusan bupati ini bukan kami komplain, tapi ini merupakan kewenangan bupati.
Diakuinya, Kepsek Harry Wallah dianggap berhasil menjalankan tuga dari segi pembangunan dan pendidikan di sekolah ini menglami kemajuan. Buktinya, siswa di sini lulus 100 persen dan perbaikan gedung fasilitas belajar. Bahkan Pak Wallah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepsek (K3S) SD Kecamatan Pineleng dan Ketua Gugus Kelompok Kerja Guru Kecamatan Pineleng-Mandolang. (otnie)

Filipina Lirik Perhubungan Laut Minut

Bupati bersama Konjen Filipina pererat hubungan melalui kerjasama.

Bupati: Secepatnya Terealisasi

Minut, KM -
Dibawah kepemimpinan Bupati Drs Sompie SF Sinal MBA dan Wakil Bupati Yulisa Baramuli SH, Minahasa Utara (Minut) semakin dikenal negara-negara sahabat karena potensinya yang luar biasa. Terbukti, Sabtu (10/12), Bupati kembali menerima kunjungan Konjen negara Filipina dan Kadin Davao dalam rangka membangun hubungan kerjasama.
Dalam kunjungan tersebut terungkap, pemerintah Negara Filipina hendak mengembangkan kerjasama dibidang perhubungan laut khususnya pengembangan fungsi pelabuhan khususnya yang ada di Munte Kecamatan Likupang Barat.
Filipina melirik pelabuhan Munte karena dilihat lebih memungkinkan dijadikan pelabuhan singgah kapal-kapal yang datang dari China melalui Davao untuk memasarkan bahan baku kelapa dibanding pelabuhan Manado dan Bitung.
Menurut Bupati,kerja sama ini diharapkan segeranya berlangsung seiring dengan persiapan infrastruktur pelabuhan Munte. “Ini sangat menguntungkan Minut dan Sulut. TUjuan mereka agar pekerjaan bisnis mereka lebih efektif dan efisien dan kapal-kapal mereka tidak perlu lagi masuk pelabuhan di Surabaya. Otomatis juga, Minut khususnya pelabuhan Munte jadi lebih dikenal hingga ke luar negeri,” tandas Singal. (hendrasamuel)

Pemprov Jajaki Kerjasama dengan India

GUBERNUR Sulawesi Utara Dr SH Sarundajang saat menjamu kedatangan
Duta Besar India untuk Indonesia dan ASEAN Gurjit Singh di rumah dinas Gubernur, Minggu (11/11) kemarin.(foto ist)

GUBERNUR Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Minggu (11/11) Kemarin menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia dan ASEAN, Gurjit Singh di rumah dinas Gubernur. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Duta Besar India, Raveesh Kumar itu membahas hubungan kedekatan budaya sekaligus tindak lanjut kerjasama khususnya dalam bidang pendidikan dan pariwisata antara Sulut dengan India.
Dalam bidang Pendidikan misalnya, Gubernur menawarkan pertukaran pelajar maupun tenaga pendidik antara Universitas yang ada di Sulut dengan di India.
‘’Beberapa Universitas telah menyatakan ketertarikan untuk mengirimkan pelajar maupun tenaga pendidik ke India,’’ jelas Gubernur.
Sarundajang memberikan apresiasi dengan komitmen pemerintah India dalam hal Peningkatan Kemampuan, sebagaimana berdasarkan penjelasan Duta Besar bahwa ada berbagai skema beasiswa di bawah Program ITEC yang ditawarkan Kedutaan Besar India. Kemungkinan kerja sama lainnya adalah pertukaran akademisi dan pelajar antara universitas. Gubernur menyambut ide tersebut dan menyatakan bahwa Sulut pada prinsipnya ingin memperdalam kerjasama dengan India. Ia mengatakan bahwa warga Sulut memiliki ikatan budaya dengan India dan wisata spiritual menjadi pertimbangan warga Sulut untuk mengunjungi India.
Gubernur juga menyampaikan keinginannya agar pihak India dapat terus menguatkan hubungan budaya dan ekonomi dengan Sulut. Sekalipun begitu, Sarundajang mengakui bahwa terkait perluasan investasi dan kemajuan pariwisata sebagai leading sejktor di Sulut masih terkendala pada masalah transportasi. Untuk penerbagan internasional baru 1 maskapai yakni ke Singapura. Dan saat ini sedang dijajaki serius untuk penerbangan ke Hongkong yang diharapkan akan aktif dalam waktu dekat ini.
‘’Selain pendidikan, pemasaran pariwisata menjadi bidang lain yang dipertimbangkan, bahkan Dubes Singh berharap kedua pihak bisa bertukar ide untuk meningkatkan sektor pariwisata di kedua negara. Ia juga mengatakan bahwa ada pontesi besar untuk menjual Sulut sebagai tujuan lokasi syuting Bollywood dan juga acara penghargaan film,’’ujarnya.
Sementara itu, Duta Besar dalam kesempatan tersebut menyinggung tentang berbagai acara yang akan diadakan di Indonesia bulan Oktober-November untuk merayakan 20 Tahun Kerjasama Dialog ASEAN India.
 Rangkaian acara itu termasuk Seminar Bisnis ASEAN India yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia dan KADIN, Seminar Akademis bersama Universitas Udayana dan festival budaya berjudul “India Bali Sangam”. Gelaran ini menampilkan film India, pertunjukan budaya, kuliner, dan lainnya. Selain itu Dubes Singh mengucapkan apresiasinya kepada gubernur atas sambutan yang hangat untuk INS Sudarshini, Kapal AL India, yang kini sedang merapat di Pelabuhan Bitung, yang dikomandai langsung oleh Komandan Kapal INS Sudarshini.
“Saya sangat mengharapkan agar kerjasama dengan Sulut akan semakin erat agar hubungannya yang ada selama ini bisa tambah akrab, mengingat Sulut termasuk wilayah pertama yang menjadi tujuan. Investor India tertarik dengan Indonesia untuk berinvestasi di bidang infrastruktur, terutama infrastruktur pariwisata di Sulut,” ucap Dubes Singh yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Atase Pertahanan India Kolonel Sanjeev Langeh, Sekretaris Kedua Bagian Media N. Ramakrishnan.(onal)

Gubernur Sulut Mulai Tidak Adil

Ratusan Proyek Pemprov di Minahasa Sarat Kepentingan
Kabupaten Pemekaran Merasa Tak Lagi Diperhatikan
Minahasa, KM-
Di penghujung akhir tahun ini, ratusan paket pekerjaan yang diduga dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut itu, secara tiba-tiba “menyerbu” wilayah padat penduduk di Kabupaten Minahasa. Kedatangan ratusan proyek di tanah Toar Lumimuut terbilang aneh dan mengejutkan masyarakat Minahasa.
Banyak yang menduga, alokasi sejumlah proyek perbaikan infrastruktur yang sedang dikerjakan, disinyalir sarat kepentingan politik. Apalagi proyek tersebut hadir jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 12 Desember mendatang. Lepas dari itu, Pemprov Sulut juga dinilai telah melakukan ketimpangan dan diskriminasi anggaran.
Dimana pembangunan jadi tidak merata, karena skala priopritas sudah hilang dan sengaja dihilangkan demi kepentingan politik di satu daerah. Memang disadari, pertarungan politik di tanah Minahasa, merupakan harga diri. Harga diri antara dua putra mahkota, yakni Ivan Sarundajang (Ivansa) dan Careig N Runtu (CNR). Kedua anak kesayangan Bupati Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dan Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang (SHS) ini, dipastikan akan bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Minahasa.
Memang saat ini, dengan jabatan Bupati, SVR tidak bisa berbuat banyak. Apalagi yang dihadapi adalah SHS, sang penguasa 15 Kabupaten Kota di Sulut. Jabatan Gubernur yang melekat dipundak SHS, memiliki kewenangan mengambil kebijakan untuk menentukan segala sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari Kabupaten atau Kota.
Misalnya proyek-proyek Pemprov Sulut yang masuk di Minahasa.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengakui kalau proyek-proyek tersebut tidak diketahui. Artinya proyek tersebut tidak ada koordinasi dengan Dinas dan Pemkab setempat. SVR sepertinya “kebakaran jenggot” dengan sikap SHS ini. Namun apa mau dikata, ujung-ujungnya dari proyek tersebut adalah untuk kesejahteraan rakyat. Siapa yang diuntung, tentu jawabannya adalah rakyat Minahasa juga pelaksana proyek itu sendiri.
Rakyat Minahasa memang rindu akan perubahan termasuk pembangunan. Namun apa yang dilakukan Pemprov Sulut, 10 tahun sekali ini dinilai sangat tidak etis dalam melaksanakan pembangunan dan ada diskriminasi pembangunan. Willian Luntungan, aktifis Pemuda di Minahasa Utara ini menilai, sebagai bagian dari warga Sulut, pihaknya melihat ada kepentingan yang ujung-ujungnya mengorbankan pemerataan pembanguan di daerah secara keseluruhan.
“Saya sebagai warga Sulut menilai ada sebuah kepentingan yang ujung-ujungnya itu adalah mengorbankan pemerataan pembangunan di Sulut,”ucapnya.
Dikatakannya, Kabupaten Minahasa bukan Kabupaten yang harus dianakemaskan. Apalagi kata dia, itu semua dikarenakan adanya muatan-muatan politik jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
“Seharusnya Pemprov Sulut melihat skala prioritas dimana masih banyak Kabupaten/Kota yang jarang terjamah oleh Pemprov Sulut,”tandasnya.
Sementara itu, sejumlah aktifis Bolmong Raya mengaku kecewa dengan sikap Pemprov Sulut yang seakan-akan lupa dengan Bolmong Raya yang banyak dengan daerah pemekaran. Ketua GP Ansor Boltim, Chandra Modeong menilai mengatakan, proyek diakhir tahun dengan jumlah ratusan paket di Minahasa itu sangat tidak wajar. 
“Sungguh sangat tidak wajar. Kenapa di Bolmong Raya tidak ada paket proyek sebanyak itu. Padahal banyak daerah di Bolmong Raya yang baru dimekarkan dan butuh pembangunan. Apakah Bolmong Raya tidak masuk dalam peta Provinsi Sulawesi Utara? Jangan kepentingan politik kemudian mengorbankan Kabupaten Kota lain. Saya menilai SHS sebagai Gubernur sudah mulai tidak adil,”ujarnya.
Aktifis Bolmong Raya lainnya, Medy Makalunsenge menuturkan, Boltim dalam melanjutkan program pembangunan kurang dapat perhatian dari Pemprov. Bahkan untuk mendapatkan dana, Pemkab harus terjun langsung ke pemerintah pusat.
“Boltim saja dapat anggaran dari pusat dan itu bukan perjuangan Provinsi. Ini sungguh sangat aneh. Dan saya menilai ini namanya ketimpangan dan diskriminasi anggaran, sudah tidak wajar kalau seperti ini. Saya berharap, BPK RI tidak tutup mata dengan kondisi di Pemprov seperti ini,”tegasnya.
Menurut Fenny Parengkuan warga Pineleng Kabupaten Minahasa menuturkan, seharusnya pemimpin di Pemprov dan Pemkab itu tahu diri dan malu dengan sikap mereka. Apalagi proyek diduga ada kaitannya dengan calon dari kedua anak mereka.
“Jadi kalau tidak ada CNR dan Ivansa ba calon, berarti tidak ada proyek ini, kira-kira seperti itulah kata kasarnya. Dan ini sangat munafik, rakyat diajarkan hal-hal kotor oleh kedua pemimpin kita. Dan kalau ini untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak dari dulu Pemprov dan Pemkab bekerja? Kenapa baru sekarang dilakukan. Ini namanya penipuan kepada rakyat. Dan rakyat itu tidak bisa dibohongi,”tandasnya.
Seperti diketahui, sejumlah proyek Provinsi dan Pemkab Minahasa berupa perbaikan infrastruktur dilakukan untuk merebut hati masyarakat secara bersamaan di satu Kecamatan yang ada di Langowan dan Kecamtan Pineleng yakni di Desa Sea. Manuver politik baik SHS dan SVR, tampaknya sedang berlomba mengambil hati rakyat Minahasa dengan bujukkan proyek. Sayangnya apa yang dilakukan kedua pemimpin ini, terbilang suatu pembelajaran pembohongan kepada masyarakat. Dengan berdalih bantuan, rakyat dibohongi. Padahal, rakyat juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas termasuk infrastruktur jalan dari pemerintah atas pajak yang diberikan selam bertahun-tahun.(nando/onal)

KPUD Minahasa Tetapkan Jadwal Kampanye

Tondano,KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa, Kepolisiaan Resort Minahasa, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) Minahasa dan tim kampanye pasangan calon, lewat rapat koordinasi di Sekretariat KPUD Minahasa menyepakati masa kampanye terhitung mulai 25 November sampai 8 Desember 2012.
Hal tersebut dikatakan Ketua KPUD Minahasa, Meidy Tinangon MSi kepada wartawan, Minggu (11/11) kemarin.
Dikatakannya, rapat koordinasi disepakati rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pasangan calon bupati dan wakil bupati selama masa kampanye.
Selain jadwal kampanye, juga akan dilaksanakan  debat calon bupati dan wakil bupati yang akan di laksanakan pada masa kampanye.
“Hasil kesepakan bersama, tanggal 26 November debat calon yang akan dilangsungkan di Wale ne tou Minahasa, kemudian 27 November - 1 Desember rapat umum (kampanye) di lapangan Samrat Tondano,” urai Tinangon.
Dia menjelaskan, dalam 1 hari hanya 1 pasangan calon yang rapat umum, dan dapat juga dilangsungkan kampanye terbatas atau tatap muka terbatas.
“Tatap muka dimaksud mengadakan dialog di empat wilayah berbeda, dan pada tanggal 3 - 7 Desember  rapat umum yang akan diselenggarakan di Tondano putaran kedua dengan urutan sesuai nomor urut. Hari terakhir tanggal 8 Desember debat pasangan calon di hotel Sedona,” jelas Tinangon.
Dia berharap, jadwal masa kampanye yang telah direncanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.(fernando kembuan)

Kasus Pemilukada Terancam tak Diproses

Tondano, KM –
Kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa terancam tak diproses. Pelanggar aturan pemilihan dapat saja tak dikenai sanksi hukum sesuai aturan berlaku. Apa pasal, itu dikerenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa tidak menganggarkan dana oprasional pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) pada Pilkada Minahasa.
Hal itu dijelaskan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, Erwin Sumampouw SPi kepada wartawan, Jumat (09/11) pekan lalu.
Dikatakan, keberadaan sentra Gakumdu yang terdiri dari terdiri dari tiga pihak, yaitu Panwaslu, polisi, dan kejaksaan harus ada dalam setiap pelaksanaan pemilu umum. Tiga lembaga ini akan bekerjasama memproses jika ada kasus dugaan pidana Pemilu.
“Sentra Gakumdu menjadi wadah untuk memproses semua kasus dugaan pidana pemilu, namun pilkada Minahasa tidak dianggarkan dana untuk operasional Sentra Gakumdu oleh Pemkab Minahasa,” ungkap Sumampouw.
Lanjut dia, peran Sentra Gakumdu sangat penting karena penanganan kasus pidana pemilu cukup berbeda dengan tindak pidana umum. Sesuai aturan yang berlaku, pelaporan dan penanganan kasus pidana pemilu dibatasi waktu yang sempit.
Menurutnya, masyarakat harus bisa melaporkan dugaan pidana pemilu paling lambat tujuh hari sejak kejadian. Selanjutnya panwaslu harus memproses dengan mengumpulkan bukti dan keterangan paling lambat tujuh hari.
Selanjutnya polisi dan jaksa diberi kesempatan tujuh hari untuk memproses bukti tersebut untuk dilimpahkan ke pengadilan.
“Jika satu saja syarat tidak dipenuhi misalnya jangka waktu tidak bisa dipenuhi, maka dugaan kasus pidana pemilu langsung dinyatakan gugur dan tidak bisa diproses lagi. Semua harus bekerja mengejar keterbatasan waktu ini,” ujar Sumampouw.
Dampak tidak adanya Sentra Gakumdu pada pilkada Minahasa sangat besar, apalagi Sentra Gakumdu tidak ada.
“Kami kuatir laporan dugaan kasus pemilu tidak akan dipross selesai tepat waktu, atau tidak dapat dilanjutkan. Bisa saja Panwaslu Minahasa hanya memberikan rekomendasi yang tidak memberikan dampak hukum,” ujarnya lagi.
Terkait tak dianggarkannya Sentra Gakumdu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Minahasa, Ronny Manus dihubungi Sabtu, enggan berkomentar lebih.
“Saya belum bisa memberikan komentar. Nanti saja wawancara di kantor,” singkatnya.(fernando kembuan)

Bupati: Warga Jangan Terprovokasi Isu Sara

Bolmut, KM-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut) tak henti-hentinya mengimbau masyarakat, agar tidak terprovokasi dengan maraknya isu-isu bernuansa suku, agama, ras (Sara) dan antar golongan, yang sengaja ditiupkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Imbauan tersebut disampaikan Bupati Drs Hi Hamdan Datunsolang MM, melalui Kabag Humas Bolmut, Mohammad Fadly Binolombangan.
Menurutnya, apalagi isu-isu seperti ini sengaja diumbar menjelang pelaksanaan agenda Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang sedianya digelar pada 2013 mendatang.
“Bolmut harus belajar dengan kejadian di daerah lain. Apalagi, tidak lama lagi daerah kita akan segera menyambut pesta demokrasi lima tahunan, yakni Pemilukada. Jadi diharapkan, masayarakat jangan sampai terpancing dengan isu-isu negatif,” imbau Binolombangon.
Ditegaskannya, Pemilukada adalah pesta demokrasi yang dimana rakyat diberikan kebebasan menikmatinya dengan suka-cita, bukan malah membentuk kelompok yang melahirkan perselisihan, sehingga terjadi perpecahan. Sikap semacam itu salah, karena demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan pilihannya.
“Demokrasi kita kembalikan kepada rakyat, biarkan rakyat bersuka-cita dan bergembira dalam menjalankan dan mementukan pilihannya,” ujarnya.
Ditambahkannya, masyarakat harus bisa bersatu menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing, dari pengaruh buruk yang datang. Para tokoh dan elit politik harus bisa memberikan pencerahan tentang demokrasi. Sehingga, tidak terjadi perpecahan dan perselisihan.
“Kalau ada oknum yang ingin membangun perselisihan di tengah-tengah kita, maka kita wajib menasehatinya. Karena, perselisihan akan berakhir dengan cerai-berai,” tambahnya.(tim km)

Anggota Dewan Sorot Kinerja Eksekutif Bolmut

PNS Malas Ngantor, Karena TPP Belum Jelas
Boroko, KM –
Dengan belum adanya perhatian serta ketegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut) terhadap Tunjangan
Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) triwulan III, menjadikan salah satu alasan mereka untuk tidak hadir di kantor.
Kondisi kondisi seperti ini mengundang perhatian dari salah satu anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut, Suryansah Korompot SH. Dia mengatakan, hal tersebut pasti ada unsur sebabnya, dimana ada sebab pasti ada akibat.
“Ini mungkin ada penyebabnya, jika tidak mengapa juga PNS melakukan itu, mungkin saja karena hak mereka tidak ada kejelasan maka sikap merekapun mulai malas-malasan,” kata Uli begitu biasa dia disapa.
Dia berharap, Pemkab Bolmut dapat memperhatikan hak-hak para PNS, apalagi ini sudah masuk triwulan IV belum juga di bayarkan.
“Kami berharap pemerintah memperhatikan nasib para PNS, karena kebutuhan yang mendesak dan mereka sangat membutuhkan tunjangan tersebut,”pintah Korompot.(Santo)

Bakas Tambang Mongondow Mandiri Berpotensi Konflik Sosial

Molibagu,KM -
Sikap pembiaran Pemerintah Daerah (Pemkab) atas lokasi eks tambang PT Mongondow Mandiri di Desa Tolondadu, Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), kini diambil alih oleh masyarakat dinilai akan berpotensi terjadinya konflik sosial.
Apalagi saat ini masyarakat sudah merasakan akan ketergantungan pada hasil tambang. Darman Matara, salah satu pemerhati lingkungan Bolmong raya mengatakan, aktifitas tersebut sudah berlangsung beberapa bulan dengan dan jika ini dibiarkan oleh Pemkab akan berdapat buruk bagi stabilitas di daerah itu.
“Bila ini terus dibiarkan oleh pemerintah, lokasi tambang itu akan menjadi liar. Pemerintah sulit untuk mencegah karena akan berlawanan dengan masyarakat yang sudah bergantung atas hasil tambang emas itu,” ungkap Matara, Minggu kemarin.
Kepala Dinas Energi Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Bolsel, Ir Sugeng Purwono mengatakan, PT MM sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan ijin operasional. Namun hingga saat ini permohonan tersebut belum disetujui, karena harus memenuhi banyak proses dan ketentuan. Disamping itu, pihaknya belum meninjau langsung lokasi tambang pasca tambang PT Mongondow Mandiri yang masa ijin operasional berakhir sejak Juni lalu.
“Dulu sempat turun ke lokasi tapi setelah sejauh ini belum diketahui bagaimana kondisi terakhir lokasi eks tambang termasuk soal adanya kegiatan tambang rakyat oleh masyarakat setempat,” tukas Sugeng. (Tox)

Nelayan Filipina Bebas Tangkap Ikan di Perairan Bolmong

Bolmong, KM-
Aksi pencurian ikan yang dilakukam kapal penangkap ikan dari luar negeri, yang kini marak terjadi di daerah perairan Kabupaten Bolmong, nampaknya semakin meresahkan warga, khusunya mereka yang berprofesi sebagai nelayan.
Menurut para nelayan, setiap kali melaut seringkali mereka bertemu dengan kapal penangkap ikan yang berasal dari luar negeri, yang berbendera Pilipina. Akibatnya, nelayan  yang melaut di perairan Bolmong, sering merasa terggangu, dan cukup resahkan. Ditambah lagi, ukuran kapal nelayan tidak sebanding dengan ukuran kapal-kapal luar itu.
Salah satu kapten kapal penangkap ikan asal Lolak, Samuda Paputungan mengaku, setiap kali mereka melaut sering bertemu dengan kapal asing.
“Kami pun tidak bisa berbuat lebih. Karena, kapal mereka jauh lebih besar dari kapal-kapal nelayan lokal. Memang, sejauh ini kapal-kapal asing tersebut, tidak pernah mengancam nelayan Indonesia, bahkan mereka terkesan ramah. Namun, tetap saja mengundang kekuatiran kami,’’ ujar Samuda.
Ditempat terpisah, tokoh pemuda Bolmong, Subagio Manggopa mengatakan, kemunculan kapal luar ini harus segera di hentikan. Karena telah berani mencuri kekayaan bahari di wilayah Bolmong. “Perlu ada tindakan antisipasi. Kami juga cukup mengapresiasi upaya dari TNI Angkatan Laut (AU), serta Polisi Air Indonesia, yang sering beroperasi diwilayah perairan Sulut. Tapi mungkin perlu di tingkatkan lagi, sehingga kedepan tidak terjadi lagi kebobolan seperti saat ini,’’ kata Subagio.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bolmong I Wayan, saat di konfirmasi terkait persoalan ini, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Polair untuk menginformasikan hal ini.
“Saya akan segera berkordinasi dengan Polair, terkait dengan masalah ini guna mancarikan menyelesaikannya, dan juga menyampaikan terima kasih kepada para nelayan yang telah menginformasikan hal ini kepada kami,’’ singkat Wayan.(tim km)

Pekerja Asing Wajib Kantongi IMTA

Bitung,KM-
Adanya keluhan dari Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung (HIPPBI) beberapa waktu lalu terkait pemberlakuan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi perusahaan perikanan di Kota Bitung, ditanggapai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung, Oktavianus Kandoli SE MSi. Menurutnya, pemberlakuan IMTA sesuai dengan Undang-undang nomor 13/2003 tentang ketenaga kerjaan. “Perusahaan atau Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), wajib mambayar jadi 100US Dolar perbulan/TKA, jika ada perusahaan atau pengusaha menolak, akan berurusan dengan Undang-undang yang berlaku,”tutur Kandoli, Lanjutnya juga seharusnya perusahaan atau pengusaha harus bertanggung jawab. “Ini juga diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor 2/2008 tentang tatacara penggunaan TKA,”Ungkap mantan kepala bagian perekonomian ini.
Dirinya berharap, jika para pengusaha masih keberatan, silahkan membuat surat permohonan dan masukan ke disnaker, selanjutnya akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat untuk mendapat keringanan atau pengecualian. Kandoli juga menambahkan, dalam waktu dekat, akan mengundang pihak perusahaan dan pengusaha perikanan yang mempekerjakan TKA untuk membicarakan hal tersebut.(yappiletto)

Kepala Bapelitbang Kuras Uang Rakyat ke LN

Boyong Pejabat Ditengah-tengah Kesulitan Warga

William Luntungan

Minut, KM -
Budaya pelesir alias melancong ke Luar Negeri (LN), sepertinya menjadi tradisi tahunan yang wajib dilakukan Pejabat dilingkup Pemerintahan Minahasa Utara (Minut). Kali ini, giliran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappelibang) Hanny Tambany.
Rencana keberangkatan Tambany bersama sejumlah pejabat ke LN, mendapat kritikan tajam masyarakat dan kalangan aktivis, mengingat saat ini tim Ekskutif dan Legislatif tengah fokus menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) induk 2013.
“Dalam pembahasaan ini, Bappelitbang memiliki posisi sentral. Seharusnya, fokus mengikuti pembahasan biar hasilnya benar-benar menyentuh masyarakat, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana pembahsan APBD terburu-buru dan terkesan asal-asalan,” kritik aktivis pemuda Minut William Luntungan.
Luntungan juga menyesalkan, langkah Bupati Drs Sompie Singal MBA yang memberikan izin cuti kepada Kepala Bappelitbang dan kolega ke LN. Apa lagi izin cuti tersebut dinilai sangat diskriminatif karena tanpa melalui mekanisme dan prosedur, dimana untuk izin cuti harusnya melewati beberapa tahapan, seperti menyampaikan permohonan ke Sekretaris Daerah (Sekda) kemudian ke Wakil Bupati (Wabup), tapi toh oleh Bupati langsung disetujui. “Jangan mentang-mentang masuk dalam ring 1 Bupati, lantas mengindahkan Sekda dan Wabup alias mengikuti jalan tol,” kritik Luntungan yang juga ketua RSN Minut.
“Ini lucu, Pejabat yang berangkat pake uang daerah malah direstui dan tanpa sanksi. Sementara pejabat yang berangkat ke LN beberapa waktu lalu (Mantan Asisiten I Marthino Dengah SH, mantan kepala Inspektorat Dra Marieke Dengah, Kabag Umum Roy Kodoati dan Bendahara Sekretariat,red) dengan menggunakan uang pribadi, jabatan mereka langsung di Plh kan,” tandasnya, Minggu (11/11).
Sementara itu, dari informasi dirangkum Kepala Bappelitbang bersama sejumlah pejabat, akan melakukan kunjungan ke Amerika selama 10 hari terhitung sejak senin besok (hari ini,red) dalam rangka membahas agenda keperiwisataan. Namun sayangnya, Bappelitbang tidak mengikutsertakan instansi teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Sementara Kepala Bappelitbang Hanny Tambani, dihubungi lewat telephon selulernya, terdengar nada sambungan tapi tidak diangkat. (hendrasamuel)

Target Golkar Rekrut 4200 Kader Penggerak

Ir Junita Linda Wenur

Tomohon, KM —
Partai Golongan Karya (PG) Kota Tomohon tahun 2012 ini rencana mencetak 4200 kader penggerak melalui program kegiatan karakterdes partai tersebut.
Diutarakan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua GOlkar Tomohon, Ir Junita Linda Wenur kepada wartawan, saat ini PG Kota Tomohon sudah 2 kali selenggarakan karakterdes dengan jumlah baru sekitar 2000 kader. Dengan begitu, berarti masih ada target yang perlu direkrut lagi.
“Golkar Tomohon masih mencari sekitar 2 ribuan kader penggerak partai. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi pada berbagai pentas politik kedepan hingga pada proses pemilihan Presiden dan Wakil,” ujar Wenur.
Dikatakan, karakterdes yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, juga akan dilaksanakan diklat kader dari semua unsure Golkar untuk dipersiapkan pada proses pemilihan umum legislative mendatang.(yongkie sumual)

BPMS GMIM: Pilkada Jangan Gunakan Fasilitas Gereja

Tondano, KM -
Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), menyampaikan seruan pastoral dalam rangka menghadapi pesta pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa.
Salah satunya melarang menggunakan fasilitas gereja, baik gedung, halaman gereja, halaman dan gedung pastori, gedung dan halaman sekolah, serta kendaraan dinas gereja yang menjadi aset GMIM.
“Semua fasilitas gereja harus steril dari pelbagai asesoris yang terkait pilkada Minahasa,” bunyi seruan GMIM se Sulawesi Utara, Minggu (11/11) kemarin.
Hal menarik dari seruan tersebut, BPMS melarang pasangan calon baik bupati dan wakil bupati pengerus pelayanan khusus (Pelsus) di lingkungan GMIM memimpin saat ibadah selama masa kampaye.
Begitu bunyi seruan pastoral BMPS GMIM yang ditandatangani Ketua BPMS GMIM, Pdt Piet M Tampi STh dan Sekretaris Pdt Arthur R Rumengan M Theol.
Seruan juga mengimbau warga GMIM untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan di tanah Toar Lumimuut. DIkatakan, politik dan demokrasi adalah bagian dari panggilan gereja untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah serta menghadirkan keadilan dan kemakmuran serta komponen intergral dalam pencapaian bangsa.(fernando kembuan)

Kue Rp1,3 Triliun, Pemprov Dituding tak Adil

James Sumendap Cs terus Dikritik

Ratahan, KM -
Kekecewaan terhadap Pemerintah Propinsi Sulut terbilang sudah diubun-ubun. Mengatpa tidak, kondisi jalan trans propinsi di ruas Pangu – Ratahan yang sangat memprihatinkan, tak mendapat perhatian dari Pemprov Sulut.
Pemkab Mitra melalui juru bicara Drs Esra Sengkey mengkritisi Gubernur SH Sarundajang harusnya memasukan jalan utama Kabupaten Mitra pada APBD 2012 Pemprov.
“Kondisi jalan utama sangat memprihatinkan Padahal APBD Sulut Rp1,3 triliun harusnya mengalokasi infrastruktur idealnya 1/11 dari anggaran APBD untuk Mitra,” tandas Sengkey.
Pemkab Mitra, katanya, tidak bisa berbuat banyak mengingat kewenangan jalan trans dimaksud adalah kewenangan pemprov Sulut.
“Kalau warga Mitra merasa di anak-tirikan, saya rasa itu wajar karena mereka juga merindukan perhatian Pemprov Sulut untuk dapat menikmati fasilitas yang sama dengan rakyat kabupaten-kota lainnya di Sulut,” ujar Sengkey.
Diketahui, sepanjang ruas jalan dari arah pintu masuk kabupaten Mitra di desa Pangu hingga kecamatan Belang, sudah dalam kondisi rusak parah, dan tak jarang menimbulkan kecelakaan.
Sementara warga mengaku menyesalkan sikap anggota DPRD Sulut asal daerah pemilihan Mitra-Minsel yang sama sekali tak peduli memperjuangkan wilayahnya.
“Sumendap cs harusnya membawa aspirasi rakyat Mitra. Tapi kenyataannya, tidak  ada perhatian sama sekali. Jangan nanti ada kepentingan baru berlagak pahlawan di Mitra,” kritik Ketua LSM Gema Mitra, Vidi ngantung.(marvel pandaleke)

Kawatu Didesak Mutasi Kendaraan dari Luar

Gemmy Kawatu

Manado, KM –
Banyaknya kendaraan berplat nomor luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara (Sulut), ternyata mendapat perhatian beberapa anggota Bandan Anggaran (Banggar) Dewan Provinsi Sulut. Salah satunya adalah Anton Mamonto. Menurutnya, dengan tidak dilakukan mutasi kendaraan-kendaraan tersebut telah menghilangkan potensi pendapatan pajak daerah.
“Yang rugi kita karena mereka (pemilik kendaraan) membayar pajak di daerah asal kendaraan, padahal sudah lama beroperasi di Sulut,” ujar Mamonto yang diiyakan Netty Pantow anggota Banggar Deprov.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sulut, Gemmy Kawatu mengatakan, pihaknya masih mengupayakan para pemilik melakukan mutasi atas kendaraan mereka.
“Mestinya tiga bulan sudah harus dimutasi. Kami sementara mengupayakan, namun kalau mau jujur kendaraan berplat nomor Sulut juga banyak beredar di Provinsi lain, seperti di Kalimantan dan Maluku,” ujar Kawatu.(tim km/onal)

Sekprov Bantah, Dugaan Anggota Dewan Sulut Minta Jatah

Ir SR Mokodongan

Manado, KM –
Jika saat ini media nasional ramai dengan pemberitaan soal adanya dugaan pemerasan oknum anggota DPR RI kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lain lagi yang terjadi di di Sulawesi Utara (Sulut).
Dimana sempat beredar kabar adanya oknum anggota DPRD yang meminta upeti dan mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Dinas terkait untuk melakukan kongkalingkong dalam sejumlah proyek. Namun kabar tersebut dibantah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov), Ir SR Mokodongan.
Dia menjelaskan, adanya dugaan pemerasan sejumlah perusahaan Negara di daerah itu tidak benar dan semua masih berjalan seperti biasa dan normatif.
“Itu tidak terjadi di Sulut. Selama ini berjalan normatif dan tidak ada anggota DPRD yang meminta-minta jatah seperti itu,”kata Mokodongan.
Dirinya juga membantah apabilah setelah penetapan oleh DPRD ada sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan Pemprov ke DPRD Sulut.
“Jadi sekali lagi, semua berjalan secara normative dan tidak ada pemberian kepada anggota DPRD Provinsi,”tandasnya.(onal)

Insentif Tenaga Medis Kepulauan Akan Dinaikkan

TENAGA medis dan dokter di daerah kepulauan kini mendapat
perhatian serius dari pemerintah provinsi.(foto ist)

Manado, KM –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut berencana akan menaikkan insentif bagi tenaga-tenaga medis yang ada di daerah kepulauan. Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir SR Mokodongan kepada sejumlah wartawan, akhir pekan lalu.
“Kami sudah mengusulkan ke DPRD Provinsi agar ada insentif khusus bagi tenaga-tenaga medis, tenaga dokter yang ada di daerah kepulauan. Kita mintakan itu menjadi pertimbangan untuk dikaji kembali, harus ada kekhusussan karena tingkat kesulitannya berbeda dibandingkan di daerah Kabupaten/Kota yang ada di daratan,”ujar Mokodongan.
Selain itu, kata Mokodongan, pihaknya juga sudah mengusulkan agar rumah sakit jiwa Ratumbuysang dipindahkan. Sementara untuk rumah sakit jiwa yang ada saat ini, akan tetap dan dijadikan rumah sakit umum.
“Sebab jika dilihat daerahnya sangat strategis,”tandasnya.
Disisi lain, untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemprov akan menekan tingkat pengunanya. Mokodongan menjelaskan, sesuai dengan pernyataan Komisi IX DPR RI sewaktu berkunjung ke Sulut beberapa waktu lalu, dengan data dan fakta yang ada, yang paling siap untuk badan pengelolahan jasa jaminan sosial dan kesehatan adalah daerah ini. Hal itu disampaikannya karena memang Provinsi Sulut sudah lama menggunakan Jamkesda dan Jamkesmas.
“Hanya saja kita akan menekan Jamkesmas, karena semakin dia ditekan berarti tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang. Karena justru kalau Jamkesmasnya lebih tinggi itu berarti suatu nilai yang tidak baik,”terang Mokodongan.(onal)

Dua Siswa Raih Prestasi Tingkat Nasional

Suasana HUT ke 32 SMAN 7 Manado. Tampak Kepala SMAN 7 Manado Ernst SQ Kairupan SPd MM
menyampaikan sambutan dan foto bersama guru dan Kepsek, Sabtu (10/11) lalu. (FOTO: OTNIE/KM)

SMPN 7 Manado Rayakan HUT ke 32

Manado,KM—
Banyak prestasi yg sudah digapai, namun banyak juga prestasi yang belum diraih. Karena itu momentum puncak perayaan HUT ke 32 SMPN 7 Manado harus diberikan apresiasi. Hal ini dikatakan Kepala SMPN 7 Manado, Ernst SQ Kairupan SPd MM pada perayaan HUT ke 32 SMPN 7 Manado pada Sabtu (10/11) pekan lalu.
Untuk kegiatan di berbagai lomba, lanjutnya, sudah banyak yang dilakukan seperti bidang akademik maupun olahraga. Ada dua siswa yang meraih prestasi di tingkat nasional yakni, di bidang otomotif, juara 2 Rising Star di Humpuss Kart Series tingkat Nasional, atas nama Mika Scothen kelas 7.
Selain itu siswa kelompok 12 umur tahun meraih juara nasional yang mengikuti lomba Sportma Junior Super Series lV atas nama Patrick Geraldo Mahune.
Sementara untuk bidang akademik, kita membentuk kelompok bidang matematika, fisika dan IPS.
Dibidang pendidikan kata mantan Wakepsek SMPN 1 Manado, pemerintah telah melakukan perhatian untuk sekolah melalui penyaluran dana BOS, sehingga siswa tidak dibebankan biaya untuk sekolah disini. Begitu juga untuk rehab ruang kelas di SMPN 7 telah mendapat bantuan Rp450 juta melalui Dinas Diknas Kota Manado.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada alumni yang memiliki komitmen untuk membantu pembangunan fasilitas studi di sekolah ini,” tandasnya.
Sementara untuk jumlah siswa di kelas 7 mencapai 512 orang, kelas 8 berjumlah 506 orang , dan 370 siswa untuk kelas 9, dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.188 siswa dan semuanya sekolah pagi. Begitu juga Guru mencapai 61 orang dan tata usaha 8 orang.
Sementara Kadis Diknas Kota Manado, melalui Kabid Dikdas, Drs Boyke Robot mengatakan, saya bangga dengan potensi yang diraih sekolah ini. Kedepan, saya percaya sekolah ini akan semakin eksis. “Siswa SMPN 7 Manado diharapkan terus belajar. Karena itu siswa harus dapat memberikan yang terbaik,” tandas Robot.
Sekarang ini banyak siswa yang sering mendapat hukuman. Ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi siswa. Dan guru juga harus ada batasan sesuai tata tertib sekolah.
Bagi guru yang profesional harus menunjukkan keteladanan kepada siswa maupun di masyarakat dan lima kompetensi harus dikuasai serta diterapkan. “Kedepan saya berharap SMPN 7 Manado semakin berjaya dan dapat menunjukkan prestasinyan” pungkas Robot.
Selain itu siswa SMPN 7 kelas 7 juga menampilakn hasil temuan mereka dalam bidang Fisika, tentang balon yang dialiri aliran listik dan pementasan teater mata anginyang bertajuk ‘Sayembara mencari perawan’ yang dilakonkan oleh siswa. Turut hadir dalam HUT ke 32 ini, mantan Kepala Sekolah, alumni, Guru dan siswa. (otnie)

39 Ribu Anggota Tim Dikantongi

Hangky Arther Gerungan menuai simpati karena dekat dengan masyarakat

HAG - RJM Lantik 10 Ribu Tim Kakas Raya
Tondano, KM
Spektakuler ! kata tersebut mungkin paling pas saat ini tergambar pada pelantikan tim independen dan tim khusus Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky Janeman Montong (RJM), Jumat (9/11) kemarin. Pasalnya, dari seluruh pelaksanaan pelantikan tim pemenangan HAG-RJM di seluruh Kecamatan di Minahasa, wilayah Kakas Raya menciptakan rekor tersendiri, dengan dilantiknya kurang lebih 10.000 anggota tim Independen dan tim khusus.
Pantauan wartawan di lokasi pelantikan yang digelar dihalaman keluarga Prof Solang itu, ikut hadi Ketua DPD PDIP Sulut non aktif Freddy Harry Sualang, para tokoh dan pengurus Partai Golkar Sulut dan Minahasa seperti Jost Pati, Vanny Kaparang, Jufry Suak, Refly Salangka, Agustinus Sinaulang, Djems Lewu, Steven Galag dan Jefry Mambu, serta Ketua Tim Independen, Tito Sumampouw itu, tak mampu menampung puluhan ribu masyarakat yang hadir, sehingga hampir setengahnya berada diluar lokasi pelaksanaan.
Sementara itu, dengan dilantiknya 10 ribu tim pemenangan di Kakas Raya dan sebelumnya di Kecamatan Lembean Timur yang berjumlah 1.000 tim, maka total keseluruhan tim pemenangan HAG-RJM se Minahasa yang telah resmi dilantik di 25 Kecamatan berjumlah 39 ribu tim pemenangan.
Dalam pelantikan itu sendiri, Sualang saat member sambutan mengajak kepada seluruh tim yang telah dilantik, untuk bisa menyatukan jiwa bersama memenangkan HAG-RJM. “Pilihan kita sudah tepat, karena HAG-RJM adalah satu-satunya calon yang rendah hati, tidak sombong dan yang pasti takut akan Tuhan, dan perlu diingat pilihan saya kepada HAG-RJM dikarenakan saya mencintai tanah Minahasa, untuk menjadi Minahasa lebih maju dan sejahtera,” ungkap Sualang sembari mengajak kepada tim yang telah dilantik untuk terus semangat demi memenangkan HAG-RJM.
HAG sendiri, dalam sambutanya meminta kepada tim independen dan tim khusus yang telah dilantik, untuk melaksanakan tugas denga damai dan penuh kebersamaan. “Kita bina bersama rasa kekeluargaan yang ada, sehingga pada waktunya apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud,” ujar HAG.
Dilain pihak, RJM sendiri terharu dengan kehadiran puluhan ribu warga Kakas yang hadir dalam pelantikan itu. Dimana menurutnya, dengan kehadiran tersebut maka hampir dipastikan HAG-RJM akan merebut tanah Minahasa, dalam Pemilukada Minahasa 12 Desember mendatang. “Namun perlu kita ingat bersama bahwa perjuangan itu perlu pengorbanan. Untuk itu, saya meminta kita semua untuk bisa berjuang dengan apa adanya, dan perlu ingat perjuangan harus sesuai aturan dan tanpa kekerasan. Dengan demikian, kemenangan akan bisa kita raih pada 12 Desember nanti,” tutur RJM.
Tito sendiri, menuturkan pemberiaan diri para tim Independen dan tim khusus HAG-RJM untuk dilantik, tidak akan sia-sia, karena menurutnya sosok HAG-RJM adalah yang baik daripada yang terbaik dan tidak akan membiarkan masyarakat. “Untuk itu mari kita bekerja semaksimal mungkin, untuk membawa rekan-rekan kita demi merebut perubahan di Minahasa yang kita cintai,” pintanya. (tim mc)

300 Paket Proyek Pemprov Serbu Minahasa

Tondano, KM  -
Ratusan paket pekerjaan tiba-tiba mengalir di wilayah padat penghuni dari Pemprov Sulut pada penghujung tahun 2012 ini. Ditelusuri alokasi sejumlah proyek perbaikan infrastruktur yang sedang dikerjakan, ternyata tanpa koordinasi terlebih dulu dengan Pemkab Minahasa.
Hal itu diungkapakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minahasa, Ir Jhon Kussoy, kepada sejumlah wartawan, Kamis (08/11).
“Pemkab Minahasa tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi soal kegiatan pekerjaan yang dilakukan Pemprov Sulut,” katanya.
Dikatakan, Pemkab Minahasa tak pernah tahu berapa paket pekerjaan ke-PU-an yang dikerjakan sekarang ini. Begitu juga lokasi-lokasi mana saja pekerjaan proyek dikerjakan pihaknya tidak pernah diberitahu sama sekali.
“Padahal kami berharap koordinasi, agar dapat memberikan masukan daerah mana saja yang butuh proyek,” tandas Kussoy.
Pun proyek tanpa koordinasi ini menyebabkan tumpang tindih pekerjaan di beberapa lokasi, karena sudah dianggarkan Pemkab Minahasa, juga dikerjakan Pemprov Sulut.
“Jadi sama-sama menganggarkan di satu lokasi, seperti contoh di Langowan, Desa Sea Kecamatan Pineleng, dan sejumlah tempat lain,” tuturnya.
Sepekan terakhir alat-alat berat Pemprov Sulut didatangkan menyerbu sejumlah wilayah Kabupaten Minahasa yang padat penghuni.
Terpantau harian ini di desa Wale Ure Kecamatan Langowan, Jumat (09/11) kemarin, alat berat Pemprov Sulut menggaruk tanah untuk perluasan jalan dari Pasar Langowan ke arah utara Desa Sumarayar.
Umumnya jalan yang disentuh alat-alat berat Pemprov Sulut, jalan–jalan rusak yang sudah puluhan tahun tak pernah disentuh proyek.
Menurut personil DPRD Provinsi Sulut, Serpha Manembu, sekitar 300 paket pekerjaan dari Pemprov Sulut akan menyerbu wilayah-wilayah Kabupaten Minahasa. Pekerjaan proyek tersebut antaranya pembangunan dan perbaikan jalan dan revitalisasi lingkungan masyarakat.
“DPRD Sulut dan Pemprov Sulut sama-sama menyusun anggaran untuk pekerjaan proyek-proyek di Minahasa,” ungkap Manembu.
Menariknya manuver yang dilakukan Pemprov Sulut ternyata dilakukan Pemkab Minahasa.
Pemkab Minahasa juga menggelontor dana terbilang besar untuk membujuk masyarakat dengan hal serupa.
Sejumlah infrastruktur yang padat penghuni, juga disentuh Pemkab Minahasa meski dengan cara apapun, seperti terungkap belum lama ini.
Baru-baru Pemkab Minahasa via Dinas Pertanian dan Perkebunan menyalurkan dana segar langsung ke tangan masyarakat sejumlah desa di Kecamatan Langowan Barat. Usut punya usut, ternyata yang disalurkan komunitas bernama CNR-Peduli diduga kuat dana bencana alam dari Pemkab Minahasa.
Baik Pemprov Sulut bersama top manajemen Gubernur Sinyo H Sarundajang dengan Bupati Minahasa Stevanus Vreeke Runtu (SVR), tampaknya sedang berlomba mengambil hati rakyat Minahasa dengan bujukkan proyek.
Menurut penilaian Meidy, warga Langowan kepada harian, diri malu dengan sikap Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa karena berusaha membujuk masyarakat dengan sejumlah proyek.
Meski begitu, diakui walau berbau kepentingan pencalonan Ivan Sarundajang yang tak lain putra Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang dan Careigh N RUntu (CNR), namun masuknya proyek cukup membantu masyarakat.
“Proyek silahkan saja masuk, tapi masyarakat tidak terpengaruh bujuk rayu mereka. Karena duit yang dipakai juga adalah duit masyarakat, bukan duit pribadi calon Pilkada,” tandas Meidy.
Diakuinya, dibalik semua proyek tersebut terdapat dua tokoh besar yang sama-sama punya kepentingan dari pencalonan adanknya, yakni Gubernur SHS dan Bupati SVR.
“Jadi jangan hanya karena kepentinganlah, karena masyarakat tidak dapat dibodohi. Masyarakat sudah tahu apa dibalik dari semua proyek- proyek ini,” pungkasnya.(fernando kembuan)

Pelaku Aniaya Wartawan Ditangkap Polisi

Manado, KM
Proses penyelidikan kasus penganiayaan terhadap dua wartawan masing-masing Rizky Pogaga (wartawan Media Sulut) dan Hendra Lumanauw (wartawan Koran Manado), serta satu warga yakni Bryan P, mulai menampakan hasil maksimal.
Terbukti, Jumat (9/11) sore dengan diamankannya HM alias Sky (20-an) warga Sario yang diduga merupakan salah satu pelaku utama pada penganiayaan terhadap wartawan. Sky diciduk di salah satu mall yang ada di Manado, kemudian digelandang menuju ruangan Propam Polda Sulut.
Ketika dikonfirmasi, Kapolda Sulut, Brigjen Dicky Atotoy melalui Kabid Propam AKBP Yusuf Setiadi menegaskan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sedangkan lelaki yang diamankan, untuk sementara dimintai keterangan sebagai saksi. Nantinya keterangan dari lelaki tersebut akan diketahui jika ada keterlibatan oknum anggota Polri. “Untuk penegakan disiplin diselidiki Propam Polda. Namun, untuk proses dugaan penganiayaan diserahkan ke Polresta Manado,” ungkap Setiadi kepada sejumlah wartawan.
Sebelumnya, Kapolda jajarannya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menimpa dua wartawan dan satu warga yang diduga melibatkan oknum anggota Polisi. Bahkan, Kapolda menjamin pengusutan kasus ini akan dilakukan hingga tuntas tanpa pandang bulu. “Siapapun pelakunya harus diproses hukum, kami akan mengusut tuntas kasus itu,” tegas Kapolda.
Menurut pengakuan Rizky, peristiwa itu berawal dari lelaki yang diamankan tersebut. “Dia (Sky) yang tarik kerah baju saya,” singkat Rizky. Kejadian itu, kata Rizky berawal dari lokasi hiburan Corner Club yang berada dilantai 3 pada malam kejadian. Setelah itu peristiwa penganiayaan berlanjut hingga ke lokasi parkir depan Corner Club.
Seperti diketahui, peristiwa yang dialami tiga korban ini terjadi Kamis (25/10) dini hari sekitar pukul 03.00 Wita, di depan Corner Club kawasan Bahu Mall Manado. Korban diduga dikeroyok sejumlah orang diduga oknum aparat. Akibat penganiayaan ini, Rizky menderita pendarahan otak, patah hidung dan memar di sekujur tubuh. Sementara Hendra, selain mengalami luka patah tulang rusuk, luka robek di bagian kepala. Sedangkan Bryan mengalami luka memar disekujur tubuh dan luka robek dibagian kepala.(tim km)

Legislator PDIP Dimusuhi DPRD Manado

Manado, KM
Politisi PDI Perjuangan di DPRD Kota Manado Markho B Tampi, tiba-tiba dimusuhi sesama anggota DPRD Manado, selepas dirinya membeberkan perkiraan total anggaran perjalanan dinas di lembaga tersebut pada tahun 2012.
Tampi yang juga meminta agar anggaran tersebut dipangkas sebesar 40 persen pada pembahasan APBD 2013 mendatang dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seringkali ditelepon dan dikatakan sebagai pahlawan kesiangan.
“Saya disebut pahlawan kesiangan. Mereka bilang jangan main api kalau juga menikmati anggaran itu,” kata Tampi.
Tampi sendiri mengatakan jika dirinya tetap akan mendesak agar anggaran perjalanan dinas dipangkas karena selama dia melakukan perjalanan dinas, terdapat beberapa kegiatan yang tak sesuai dengan peruntukan anggaran tersebut.
“Saya ini kan hanya masuk lewat PAW. Ketika saya beberapa kali ikut perjalanan dinas saya melihat langsung ada beberapa kegiatan yang menurut hati kecil saya tak sepatutnya menggunakan anggaran daerah,” kata Tampi kembali.
Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dr Richard Sualang mengatakan siap membela Markho B Tampi jika dia kini dimusuhi sejumlah anggota DPRD Kota Manado pasca dirinya meminta untuk memangkas anggaran perjalanan dinas yang dinilainya kurang efektif hingga 40 persen.
Sualang mengaku jika PDI Perjuangan akan memperjuangan kader mereka selama hal tersebut benar-benar untuk memperjuangkan hak masyarakat.
“Markho Tampi adalah kader PDI Perjuangan yang mempunyai pendapat tersendiri terkait dengan komitmennya terkait visi partai yang pro rakyat. Dan kami akan membelanya (Tampi),” kata Sualang.
Sekadar diinformasikan, dukungan Fraksi PDI Perjuangan kepada Markho Tampi sudah diperlihatkan pada pemandangan fraksi terkait dengan nota pengantar keuangan pembahasan APBD 2013, Kamis 8 November kemarin.
Dalam pandangan fraksi tersebut, jelas sekali Fraksi PDI Perjuangan membela Tampi dengan menyertakan pandangan untuk melakukan pemangkasan anggaran yang tidak efisiensi terutama perjalanan dinas.
Tampi sebelumnya meminta ada pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 40 persen pada APBD 2013 yang akan dibahas mendatang.(tim km)

Dosen Unsrat Juara Karya Tulis di Perancis

Joy Elly Tulung, dosen Fakultas Ekonomi Unsrat memperlihatkan
hadiah yang dia peroleh pada lomba di Perancis. 

Manado, KM
Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat yang kini tengah melanjutkan studi di Perancis, ternyata mampu mensejajarkan diri dengan sejumlah mahasiswa asal Indonesia yang juga sedang menuntut ilmu di negara tersebut.
Terbukti, Joy Elly Tulung, Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat yang sementara menyelesaikan program Doktor di SKEMA Business School, salah satu Universitas ternama di Perancis, mampu meraih juara kedua pada lomba Karya Tulis antar pelajar/mahasiswa Indonesia yang ada di Perancis.
Kegiatan yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Perancis itu, dilaksanakan saat Konferensi Nasional 2012, dengan tema Transformasi Sosial, yang mengambil tempat lomba di kota tertua di Perancis yaitu Marseille, mulai tanggal 3-4 November 2012.
Konferensi ini diadakan atas bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Marseille serta disponsori perusahaan Perancis Total dan Deloitte serta Bank Indonesia
Data yang diterima Koran Manado menyebutkan, dalam lomba ini dibagi tiga kategori yaitu social dan humaniora, teknik dan sains, serta bisnis dan ekonomi. Hasilnya, jumlah paper yang masuk ke panitia sebanyak 39 judul, dan yang lolos sebagai finalis sebanyal 14 paper.
Untuk final yang diadakan di Marseille setiap peserta mempresentasikan paper mereka dihadapan dewan juri yang berjumlah 4 orang, dengan disaksikan Konjen Indonesia di Marseille Adrianna Mala serta perwakilan dari KBRI Paris Arifi Saiman.
Menariknya, saat lomba digelar sekitar 100 orang dari berbagai perwakilan PPI di seluruh wilayah Prancis seperti dari Paris, Marseille, Nantes, Lille, Compiegne, Lyon, Bordeaux, Montpellier ikut hadir.
Dari penilaian serta presentasi yang dilakukan, dewan juri pun memutuskan, Joy Elly Tulung yang membawa hasil karya dengan judul “Pengaruh Keberagaman Top Management Team (Dewan direksi dan Dewan Komisaris) terhadap kinerja BPD se-Indonesia”, berhasil jadi terbaik kedua pada kategori Bisnis dan Ekonomi dan mendapat uang pembinaan sebesar 200 Euro, sementara Lita Barus, dosen Universitas Indonesia yang kuliah di Université de Technologie de Compiègne meraih juara pertama dan mendapat hadiah 300 Euro, untuk pemenang ketiga direbut Arditya Chandra (IUT Calais) mendapat hadiah 100 Euro.
Dalam keterangan via emailnya kemarin, Joy Elly Tulung dosen Fakultas Ekonomi Unsrat ini menyebut kemenangan ini juga menjadi kebanggaan buat Sulawesi Utara. “Kebetulan memang dari Sulut yang ikut lomba ini hanya saya sendiri, memang sempat risih juga tapi atas tuntunan Tuhan saya bisa berhasil menjadi pemenang kedua, ini juga saya persembahkan buat Fakultas Ekonomi Unsrat,” ujar suami dari Shintya Lonteng ini.
Dalam komunikasi tersebut, Joy juga menyebut dirinya sementara mempersiapkan paper yang nantinya akan dipresentasikan disejumlah konferensi yang akan diadakan di berbagai Negara di Eropa, karena itu sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi doctoral di SKEMA Business School. Meski agak berat namun ayah dari Ezra, Gamaliel, Jireh dan Seraphine, tetap yakin dan optimis dia bisa melakukannya. “Intinya tetap yakin dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan serta banyak berdoa,” kata Joy.(tim km)